91.7 SCFM – Makassar UNTUK YANG LEBIH BAIK
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan kondisi pendidikan di Indonesia yang masih berada di peringkat ke-68 di antara negara-negara di dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang berada di peringkat delapan.
“Indonesia menghabiskan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, sama seperti Vietnam. Tapi hasilnya sangat berbeda,” kata Sri Mulyani, Senin(4/12).
Kendati demikian, Sri Mulyani melanjutkan, jumlah dana sebenarnya bukan perkara utama dalam menumbuhkan kualitas pendidikan di suatu negara. Melainkan, cara menghabiskan dana tersebut.
“Indonesia dalam hal ini telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” ucap Sri Mulyani.
Menurutnya, pemerintah akan membenahi sistem pendidikan di kabupaten, kota, dan provinsi. Misalnya, pemerintah memastikan lagi soal kualitas guru yang mengajar di berbagai daerah tersebut.
“Jumlahnya sudah memadai secara total, namun distribusi maupun kualifikasinya kurang. Ini tantangan bagi Indonesia,” jelas dia.
Tak hanya guru, tapi kualitas sistem kurikulum yang ditetapkan juga penting untuk dikaji. Dengan demikian, pemerintah masih perlu membenahi penggunaan anggaran pendidikan.
“Ini juga penting meningkatkan peranan dan kualitas kelas menengah,” imbuhnya.
Membahas mengenai kelas menengah, Ia menjelaskan, kelas menengah tahun 2016 sebenarnya telah meningkat menjadi 21 persen dari posisi 14 tahun lalu yang masih tujuh persen.
Menurutnya, masyarakat yang masuk dalam kelas menengah adalah mereka yang menghabiskan sekitar Rp500 ribu hingga Rp2 juta per hari. Namun, Sri Mulyani berpendapat, kelas menengah ini masih belum cukup kuat dan masih rentan terguncang oleh kondisi ekonomi.
“Upaya mengurangi kemiskinan bergantung dari kelas menengah, mereka bisa menciptakan lapangan kerja, jadi kelas menengah bisa jadi pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan,” papar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, tantangan untuk menumbuhkan kelas menengah saat ini salah satunya berasal dari perkembangan teknologi informasi. Pasalnya, hal itu bisa menghapus lapangan kerja bagi masyarakat.
“Misalnya, papangan kerja dulu ada sebagai kendaraan untuk beranjak dari kemiskinan,” ungkap Sri Mulyani.