Breaking News

World News

Aneh, Kader Parpol Calon Perseorangan

KADER partai politik kerap memanfaatkan jalur perseorangan untuk berkontestasi dalam pilkada. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi bila parpol bisa memfasilitasi pencalonan kader sendiri. β€œKader tidak mendapat fasilitas parpol (untuk maju dalam pilkada), akhirnya menempuh jalur perseorangan atau jalur independen,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini seusai diskusi bertema Meneropong calon perseorangan di Pilkada serentak 2018, di Media Center Komisi …

Read More »

Arus Kas Pemicu RS Tolak Pasien

FAKTOR ketersediaan uang kas kerap membuat rumah sakit menolak pasien BPJS Kesehatan kendati masih terdapat sejumlah ruang perawatan kosong. Hal itu dikemukakan anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Gedung Ombudsman, Jakarta, kemarin. “Likuiditas rumah sakit terpengaruh karena BPJS Kesehatan mencairkan klaim dalam waktu 14 hari. Jadi, rumah sakit menyisihkan fasilitas kesehatan seperti kamar bagi pasien yang bayar kontan,” kata …

Read More »

Pemerintah Berencana Batasi Mahasiswa PTN

PEMERINTAH berencana membatasi jumlah mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia dengan tujuan fokus pendidikan. Untuk itu, Kepala Negara telah meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) M Nasir untuk membatasi jumlah mahasiswa di PTN. “Saya lebih senang kalau perguruan tinggi itu fokus, tidak semuanya diambil,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penutupan Rembuk Nasional Asosiasi Perguruan …

Read More »

Ketika Kehadiran Para Wakil Rakyat “Dihargai” Miliaran Rupiah…

Kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Jambi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terkait pengesahanRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2018 Provinsi Jambi. Uang miliaran yang diduga sebagai “uang ketok” alias “uang pelicin” merupakan suap agar para anggota DPRD menghadiri rapat pengesahan RAPBD. Suap diberikan karena ada dugaan para wakil rakyat ini tidak akan menghadiri rapat untuk menghambat …

Read More »

Survei: Instansi Legislatif Paling Sering Terima Suap

Hasil survei Transparency International Indonesia (TII) mengenai indeks prestasi korupsi di Indonesia sepanjang 2017 menyatakan bahwa lembaga legislatif menjadi instansi yang paling sering menerima suap dari pengusaha. Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko mengatakan, selain legislatif, instansi peradilan dan kepolisian di tingkat kota juga sering menerima suap. Ketiga instansi tersebut meraih poin paling sedikit dari 8 instansi yang disurvei di …

Read More »

Masyarakat Minta Penyederhanaan Golongan Dipercepat

DIREKTUR Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir menyebutkan banyak masyarakat yang menginginkan wacana penyederhanaan penggolongan tarif listrik dipercepat pelaksanaannya. “Itu banyak yang salah tangkap, belum paham. Tanggapan masyarakat bagus, kok. Malah banyak yang minta dipercepat pelaksanaannya, (padahal) ini belum sosialisasi karena kami masih memberikan wacana dulu,” kata Sofyan Basir seperti dikutip Antara seusai menghadiri Rapat Koordinasi Kementerian BUMN …

Read More »

Penganggaran masih Menjadi Masalah

SISTEM penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih bermasalah. Antara perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan pelaporan masih belum terintegrasi dengan baik sehingga hasil yang diperoleh masih jauh dari yang diharapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil contoh dalam hal pengelolaan anggaran untuk pendidikan. Indonesia termasuk salah satu negara yang berkomitmen penuh meng-alokasikan sebagian besar anggaran untuk menyokong aspek pendidikan di …

Read More »

Bertabur Hadiah, PLN Gelar Kompetisi Video Seputar Manfaat Listrik

Semua pasti tahu, listrik berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun pariwisata. Karena termasuk dalam kebutuhan vital manusia, listrik turut berpengaruh terhadap perkembangan peradaban manusia. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan, PLN pun terus berjuang untuk menyediakan listrik hingga pelosok Indonesia. Sebab, peradaban yang lebih baik diawali dari pemerataan rasio elektrifikasi. Dalam …

Read More »

Alasan Pemerintah Belum Maksimal Pajaki Toko Online

Aturan pajak untuk sektor digital ekonomi atau e-commerce di Indonesia dinilai sudah ketinggalan jaman, sebab penyusunannya sudah dilakukan sejak lama. Pengamat Pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam mengatakan, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah menyampaikan bahwa perkembangan teknologi akan mengubah perekonomian suatu negara, dari yang awalnya konvensional menjadi digital ekonomi alias e-commerce. “Sekarang pertanyaannya dikaitkan …

Read More »

Halifah Mengajar SD di Pedalaman Bone dengan Honor Rp 200 Ribu/Bulan

Memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan nampaknya tak semua dimiliki oleh orang. Namun berbeda dengan salah seorang guru yang ada di pedalaman Bone, Sulawesi Selatan, Halifah (52). Tepatnya, ia mengajar di SD Inpres 5, Kecamatan Bonto Cani, Dusun Bonon Langi, Kabupatem Bone. Halifah telah mengabdikan dirinya untuk mengajar di SD Inpres 5 sejak 2005 silam. Hanya dengan honor Rp 50 ribu …

Read More »