Minggu , 28 November 2021

DPR Minta Satgas Benahi Kasus Mafia Tanah dari Dalam

Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta satuan tugas tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan kasus mafia tanah dari dalam.

“Dalam menangani kejahatan di bidang pertahanan yang pertama dibenahi adalah persoalan internal,” kata Junimart dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu malam 17 November 2021.

Junimart menegaskan tidak mungkin ada mafia pertanahan, tanpa adanya orang dalam. Kemudian, disebut mafia tanah jika telah ada sertipikat tanah yang diterbitkan badan pertanahan tanah (BPN).

Selanjutnya kata Junimart muncul perkara pertanahan baik pidana maupun perdata. Menurut dia, para oknum aparat penegak hukum (APH) juga terindikasi bagian dari para mafia tanah. “Oknum-oknum dalam APH juga perlu dibenahi,” ujarnya.

Junimart menegaskan sebelum terbitnya sertipikat tanah, yang perlu dibenahi adalah aparat dari kanwil BPN. Selanjutnya, setelah terbitnya sertipikat tanah lalu bermasalah dan masuk dalam unsur pidana, yang dibenahi adalah sumber daya manusia para penegak hukum.

“Ini memastikan agar amanat undang-undang dasar 1945 bahwa tanah untuk kemakmuran rakyat itu dapat tercapai,” kata dia menegaskan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta, Rabu 17 November 2021. Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Para penyidik direksrikum Polda se Indonesia dan perwakilan BPN se-Indonesia.

Reporter: Antara Editor: Eko Ari Wibowo (tempo)

dok.photo : google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *