Senin , 27 September 2021

Fakta di Balik Biaya Pindah Ibu Kota ke Kaltim Rp 466 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara.

Kebutuhan pendanaan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, 19% di antaranya berasal dari APBN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pendanaan dalam pemindahan ibu kota akan menggunakan 19% dari APBN. Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

“Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp 466 triliun. 19%-nya akan berasal dari APBN,” kata Jokowi.

Jokowi bilang pendanaan mengandalkan APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru.

“Sisanya dari KPBU dan investasi swasta,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Tepatnya, lokasi ibu kota baru, tepatnya berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanaegara. 

Kementerian Keuangan mengaku menunggu arahan Jokowi terkait anggaran perpindahan ibu kota. Perlu diketahui, anggaran perpindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun dan 19% di antaranya berasal dari APBN.

“Nanti kita lihat dari arahan presiden lebih lanjut,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Askolani mengatakan, pihaknya menunggu arahan Jokowi lebih lanjut terkait pemindahan ibu kota negara.

“Nanti dilihat, nanti presiden yang kasih tahu,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan membicarakan anggaran pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. 

“Kita sedang bahas dengan DPR, nanti ya,” kata Sri Mulyani singkat di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (26/8/2019).

Anggaran yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota negara adalah Rp 466 triliun, di mana yang bersumber dari anggaran negara alias APBN adalah 19%.

Anggaran Rp 466 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

sumber : detik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *