Kamis , 11 Agustus 2022

Indonesia Sudah Terlena, Wajar Ekonomi Lemas bin Loyo

Harus diakui bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih lemah. Sederet daftar Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019 terbukti belum ampuh mengangkat kinerja perekonomian Tanah Air.

Salah satu buktinya adalah kinerja ekspor produk-produk ‘karya anak bangsa’ yang agak mengecewakan. Tengok saja angka pertumbuhan ekspor sepanjang 2014-2018 yang lebih banyak berada di bawah tekanan.

Selama tiga tahun berturut-turut (2014-2016) angka pertumbuhan ekspor Indonesia selalu negatif. Artinya terjadi penurunan nilai ekspor dari tahun-ke tahun.

Memang ada faktor eksternal yang turut menekan kinerja ekspor Indonesia, dan juga negara-negara ASEAN lain, yaitu perlambatan ekonomi global. Pasca krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008, ekonomi global memang masih berada dalam tekanan.

Bayangkan saja, di tahun 2010, pertumbuhan ekonomi dunia masih bisa sebesar 4,28%, berdasarkan data dari Bank Dunia (World Bank/WB). Selanjutnya ekonomi global terus berada dalam tren penurunan, hingga di tahun 2018 hanya tumbuh 3,05%.

Tentu saja perlambatan ekonomi global membuat aliran perdagangan internasional terhambat. Tidak terkecuali bagi Indonesia.

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia boleh dibilang paling rapuh menghadapi gejolak eksternal. Pasalnya angka pertumbuhan ekspor RI kerap menjadi yang paling rendah ketimbang Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Kenapa bisa begitu?

Terlena Kekayaan Sumber Daya Alam

Salah satu penyebab kinerja ekspor yang loyo adalah produk-produk Indonesia kurang memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan gambaran daya saing dari produk dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan. 

Buktinya, produk-produk ekspor Indonesia masih besar disumbang oleh komoditas bahan mentah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah berkali-kali mengatakan hal senada.

“Kita punya kekuatan besar baik SDM (Sumber Daya Manusia) maupun SDA (Sumber Daya Alam). Tapi kita ini senangnya ekspor barang mentah, raw material. Sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak berani masuk hilirisasi, industrialisasi. Karet, raw material, CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit mentah) kita kirim crude-nya, padahal turunannya banyak sekali,” ujarnya dalam rakornas BKPM, Selasa (12/3/2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia lebih dari 20% disumbang oleh dua komoditas utama, yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, hal tersebut boleh jadi terjadi karena sektor industri pengolahan Indonesia yang kurang digenjot. Indikasinya ada pada data andil industri manufaktur terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat diolah dari BPS.

Pada tahun 2008, andil manufaktur RI bisa mencapai 27,81%. Dengan andil sebesar itu, Indonesia hanya kalah dari Thailand yang sebesar 30,71%.

Namun di tahun 2018, andil manufaktur RI sudah merosot ke level 19,86%. Artinya dalam 10 tahun terakhir (2008-2018), andil dari produksi industri manufaktur di Indonesia terhadap perekonomian sudah berkurang hingga 7,95 poin persentase.

Bahkan kini, andil manufaktur RI sudah kalah dengan Malaysia. Indonesia juga merupakan negara yang penurunan andil manufakturnya paling tajam diantara negara ASEAN.

Fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa berbagai badan usaha di Indonesia lebih tergiur untuk menggenjot penjualan barang mentah, ketimbang melakukan pengolahan.  Padahal hanya dengan melakukan pengolahan, derajat produk-produk Indonesia bisa terangkat dan memiliki keunggulan kompetitif.

Yah, mau bagaimanapun memang harga-harga komoditas yang membuncah pada periode 2010-2012 memang menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk menggenjot penjualan barang mentah.

Bayangkan saja pada tahun 2011, harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) bisa mencapai US$ 1.294/ton. Sementara sekarang tinggal US$ 472/ton, atau tidak ada separuhnya.

Ada pula harga batu bara acuan internasional, Newcastle yang pada tahun 2011 mencapai puncaknya di level US$ 137,6/metrik ton. Sedangkan hari ini tinggal US$ 73,3/metrik ton.

 
Ketidakhadiran stimulus yang bisa membangkitkan gairah industri manufaktur telah menjadikan produk-produk Indonesia semakin jauh dari kata ‘nilai tambah’.

Itulah bahaya ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah. Daya saing produk ekspor Indonesia jadi sangat minim.

Bahkan nilai ekspor jadi sangat terpengaruh pada fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Bahayanya, harga komoditas lebih digerakkan oleh mekanisme pasokan-permintaan dan pertumbuhan ekonomi global.

Alhasil saat harga-harga komoditas anjlok, seperti yang terjadi pada periode 2014-2018, kinerja ekspor Tanah Air akan terpukul. Neraca dagang pun berpotensi mengalami defisit yang masif. 

Buktinya pada tahun 2018, neraca dagang Indonesia tercatat mengalami defisit sebear US$ 8,7 miliar atau terparah sepanjang sejarah. Itu terjadi saat harga batu bara, CPO, karet, dan beberapa komoditas logam dasar berjatuhan.

Dampaknya juga bisa meluas pada perekonomian secara umum.

 

Middle Income Trap Jadi Hantu yang Sulit Diusir

Dampak dari kurangnya aktivitas industri dalam negeri pun bisa menular ke berbagai sendi perekonomian yang lain.

Salah satunya adalah stabilitas keuangan dalam negeri yang menjadi rentan terhadap gejolak eksternal.

Pasalnya, kala ekspor melemah, neraca transaksi berjalan Indonesia makin terbebani. Transaksi berjalan sendiri merupakan komponen penting dalam stabilitas keuangan karena menggambarkan aliran valas yang hilir mudik dari sektor riil.

Sayangnya, sudah sejak akhir tahun 2011, transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit (current account deficit/CAD). Gampangnya, lebih banyak uang yang berhamburan ke luar negeri ketimbang yang masuk (dari sektor riil).

Per akhir tahun 2018, CAD membengkak menjadi US$ 31 miliar, atau setara 2,98% PDB. Itu merupakan yang terparah sejak tahun 2014.

Tanpa pasokan valas yang memadai, mata uang Indonesia, rupiah, seakan kurang gizi. Dia lemah dalam menghadapi tekanan mata uang lain. 

Alhasil nilai tukar rupiah rentan terdepresiasi. Itulah yang terjadi sejak tahun 2011, dimana rupiah punya kecenderungan melemah hingga saat ini. Tercatat pada akhir tahun 2011, kurs rupiah masih Rp 8.990/US$. Sementara hari ini sudah terdepresiasi hingga Rp 14.125/US$.

Tak berhenti sampai di situ saja, karena nilai tukar rupiah juga punya andil pada tingkat konsumsi masyarakat.

 
Perlu dipahami bahwa sebagian besar produk impor yang masuk ke Indonesia adalah golongan barang bahan baku/penolong. Porsinya mencapai 75% dari total impor. 

Barang-barang tersebut akan digunakan oleh pabrik-pabrik untuk membuat produk jadi atau setengah jadi. Boleh jadi  produk-produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Kala rupiah melemah, artinya biaya impor bahan baku meningkat. Kan transaksi internasional umumnya menggunakan dolar AS.

Artinya harga bahan baku juga naik. Kemudian diikuti kenaikan harga produk di tingkat konsumen. Pun bila harga di konsumen dapat ditahan, ada korban lain yang harus menanggung akibatnya, yaitu badan usaha. 

Harga bahan baku yang melejit tentu saja akan membuat beban usaha ikut naik. Otomatis, keuntungan badan usaha jadi minim, bahkan berisiko berbalik arah merugi. Alhasil, pendapatan masyarakat juga akan ikut terpangkas dan menyebabkan konsumsi terbatas.

Lihat saja laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang periode 2014-2018 yang berada dalam tren penurunan.

 
Sejatinya, deretan fakta tersebut merupakan tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh semua pihak. Sebab, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. dengan porsi 56,01% atas PDB.

Maka dari itu, sudah sewajarnya bila pemerintah, selaku pihak yang memiliki peran penting dalam ekonomi, menaruh perhatian penuh pada masa depan industri pengolahan. Pemerintah bisa memberi stimulus untuk memacu kinerja badan usaha dalam negeri.

Karena mau tidak mau, suka tidak suka, industrialisasi merupakan salah satu jalan keluar dari jebakan jebakan kelas menengah (middle income trap). Jebakan kelas menengah merupakan kondisi dimana pendapatan perkapita penduduk Indonesia hanya bertahan di kelas menengah.

Tanpa adanya gairah industri yang cukup, akan sulit untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.

 
sumber : cnbc Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.