Kamis , 21 Oktober 2021

Ironi Miskin Ekstrem di Lumbung Beras

Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Jawa Barat. Label itu melekat setelah Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memaparkan data pada rapat kerja di Kantor Gubernur Jabar, Rabu (29/9).

Dalam rapat terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem itu diungkapkan bahwa lima kabupaten di Jawa Barat menjadi fokus perhatian karena tingginya jumlah penduduk miskin ekstrem. Kelima daerah itu yakni: Kabupaten Cianjur dengan 90.480 jiwa penduduk miskin ekstrem, Kabupaten Bandung 93.480 jiwa, Kabupaten Kuningan 69.090 jiwa, Kabupaten Indramayu 106.690 jiwa, dan Kabupaten Karawang 106.780 jiwa.

Pemaparan Wapres Ma’ruf Amin itu tidak lantas diaminkan Pemkab Karawang. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana maupun jajarannya yang ditanya wartawan justru mempertanyakan kriteria miskin ekstrem.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Sosial Karawang Dani Laga awalnya mengaku tidak mengetahui secara jelas indikator kemiskinan ekstrem sebagaimana yang disampaikan Wapres Ma’ruf Amin.

“Kami tidak tahu secara jelas istilah kemiskinan ekstrem itu,” katanya.

Menurut Dani, tidak ada istilah kemiskinan ekstrem pada data dari BPS dan Kemensos. Detail indikatornya tidak diketahui secara jelas.

“Informasinya, di antara indikator kemiskinan ekstrem ialah pendapatan yang hanya mencapai Rp30 ribu per hari/KK,” katanya.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, keluarga yang miskin ekstrem memiliki penghasilan kurang dari USD1,90 atau di bawah Rp30 ribu per KK per hari. Di seluruh dunia, jumlahnya sekitar 9,2 persen dari penduduk atau mencapai 689 juta jiwa pada 2017. Angkanya sudah meningkat 120 juta jiwa akibat pandemi Covid-19 dan penambahannya berpotensi menjadi 150 juta jiwa pada akhir 2021.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut 10 juta jiwa di Indonesia masuk kategori miskin ekstrem. “Kemiskinan kita sekarang ini, menurut data BPS, (angka kemiskinan) ada 27 juta lebih, tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih, 4 persen dari 10 persen kemiskinan,” kata dia di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/9).

Ada 7 provinsi yang mendapat prioritas penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021, yakni: Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Di Jawa Barat, terdapat lima kabupaten yang menjadi sasaran. Karawang, salah satunya.

Lumbung Beras

Kemiskinan ekstrem di Karawang ini menjadi ironi karena kedua daerah ini merupakan salah satu produsen beras tertinggi di Jawa Barat. Tentu menjadi pertanyaan ketika banyak penduduk miskin ekstrem di lumbung pangan.

Berdasarkan data Kementerian pertanian Karawang merupakan kabupaten produsen beras tertinggi kedua setelah Indramayu pada 2019 berdasarkan hasil penghitungan BPS menggunakan metode KSA. Karawang memiliki luas panen padi 185.807 hektare, memproduksi padi 1.117.814 ton GKG sehingga diperoleh produksi beras 641,290 ton. Jumlah ini surplus dibandingkan kebutuhan Karawang yang hanya sekitar 500.000 ton.

Sektor pertanian ini telah dinyatakan lebih tahan dari dampak pandemi Covid-19. Namun, Karawang juga terus bergeser menjadi kawasan industri sejak 1990-an. Lahan pertaniannya tergerus. Industri dan permukiman pun semakin ramai.

Sektor industri sangat rentan terimbas pandemi Covid-19. Bukan satu kebetulan jika jumlah warga miskin meningkat menyusul bertambahnya orang yang kehilangan pekerjaan dan mandeknya perputaran ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, garis kemiskinan di Karawang mengalami peningkatan hingga 8,26 persen selama pandemi Covid-19. Kepala BPS Karawang Budi Cahyono menyampaikan dilihat dari grafiknya, jumlah penduduk miskin di Karawang pada 2020 meningkat dibandingkan setahun sebelumnya.

“Jika dipersentasekan, penambahan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 8,26 persen,” katanya.

Dia memaparkan, jumlah penduduk miskin di Karawang lebih dari 195 ribu jiwa. Jumlah itu menyumbang 4,98 persen dari total penduduk miskin se-Jabar yang mencapai 3,92 juta per Maret 2020.

Jumlah penduduk miskin berpotensi meningkat. Faktor penyebabnya, tahun 2021 masih berada di masa pandemi Covid-19.

Budi mengatakan, data kemiskinan ekstrem di Karawang dihitung dari 1.040 sampel rumah tangga dan pendapatan per kapita. Namun, pihaknya tidak memegang data kemiskinan ekstrem di Karawang. Data itu hanya dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Menyikapi isu kemiskinan ekstrem ini, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Karawang Endang Sodikin berharap pihak eksekutif tidak alergi dengan kritik, tetapi harus menjadikannya motivasi dalam menyelesaikan masalah. Terlebih kategori miskin ekstrem untuk Karawang itu disampaikan Wakil Presiden RI.

“Kita pemerintah jangan alergi terhadap masukan dan kritikan. Ini harus menjadi motivasi kita dalam menyikapi masalah. Bupati harus ajak pihak-pihak terkait melakukan pemetaan dan mencari solusi Karawang bebas dari kemiskinan. Jangan ragukan data terlebih dahulu, itu bisa jadi bahan evaluasi awal,”katanya

Menurutnya, langkah awal yang harus diambil Pemerintah Kabupaten Karawang melalui dinas terkait yaitu melakukan validasi data dan memutuskan yang masuk dalam kriteria atau kategori miskin ekstrem.

“Setiap tahun kami ingatkan dan anggarkan agar data harus divalidasi, sehingga muncul angka pasti warga miskin untuk diberikan bantuan. Namun juga ditetapkan kriteria miskin ekstrem itu seperti apa,” katanya.

Fokus di 25 Desa

Setelah sempat mempertanyakan kriterianya, Pemkab Karawang pun mulai memetakan daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Dani Laga mengatakan, pihaknya akan fokus menangani kemiskinan ekstrem di 25 desa yang tersebar di lima kecamatan. Ke-25 desa itu ialah lima desa di Kecamatan Cibuaya (Desa Cemarajaya, Gebangjaya, Kedungjaya, Kedungjeruk dan Desa Kertarahayu). Kemudian lima desa di Kecamatan Batujaya (Desa Karyamulya, Kutaampel, Segaran, Segarjaya dan Desa Telukbango).

Selanjutnya, lima desa di Kecamatan Cilamaya Kulon (Desa Kiara, Pasirjaya, Sukajaya, Sumurgede dan Desa Tegalurung). Lima desa lainnya di Kecamatan Kutawaluya (Desa Kutagandok, Kutakarya, Kutamukti, Sampalan dan Desa Sindangsari). Selain itu juga lima desa di Kecamatan Pedes (Desa Jatimulya, Karangjaya, Kertaraharja, Payungsari dan Desa Randumulya).

Untuk mengentaskan kemiskinan, pihaknya memiliki satu program yang murni digulirkan Pemerintah Kabupaten Karawang, yakni pemberdayaan fakir miskin. Program ini untuk 35 keluarga di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Majalaya, Cikampek dan Kecamatan Pedes. Jumlah anggarannya hanya Rp110 juta per tahun.

“Kebanyakan program mengatasi kemiskinan itu dari Kemensos,” imbuhnya.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengaku akan menggelar rapat bersama dengan para kepala desa seluruh Karawang yang warganya masuk dalam kemiskinan ekstrem.

“Pada prinsipnya permasalahan kemiskinan ekstrem ini harus dibereskan. Sebenarnya program-program kesejahteraan sosial ini banyak, tapi masalahnya tepat atau tidak programnya,” ucapnya.

Cellica menyampaikan, bantuan pemerintah untuk kegiatan sosial itu banyak mulai dari BLT, bantuan beras, PKH dan lain-lain. “Intinya kita akan validasi dulu data dari pemerintah pusat itu, baru kita reposisi anggaran, sebab banyak program kita juga untuk kesejahteraan sosial, mulai dari UMKM, Rutilahu, Program Karawang Cerdas, Program Karawang Sehat,” paparnya.

Mobil Dinas Baru saat Warga Miskin

Namun, di saat angka kemiskinan meningkat, belum lama ini Pemerintah Kabupaten Karawang justru membeli 2 unit mobil Mazda CX-9 AWD. Harga kedua mobil bermesin 2.500 cc itu diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar. Kendaraan itu dijadikan mobil dinas Bupati

Pengadaan dua unit mobil dinas baru itu sontak mendapatkan kritikan, karena dilakukan di tengah pandemi dan banyak warga miskin ekstrem. “Ya, otomatis mencederai masyarakat Karawang lah, karena sekarang kan masih banyak yang harus diperlukan untuk masyarakat, sedangkan mobil lama masih layak, sebaiknya menggunakan itu saja.” ujar Ace Sudiar, salah seorang aktivis Karawang.

Menurutnya, masih banyak hal yang harus dipikirkan untuk masyarakat. Pihaknya mengaku tidak keberatan jika harus menganggarkan mobil dinas baru, terlebih untuk pejabat setingkat bupati. Akan tetapi perlu diingat juga, pengadaan mobil baru itu menunjukkan tidak adanya empati kepada rakyat yang kesulitan di masa pandemi ini. Mengingat angka kemiskinan di Karawang meningkat selama pandemi. [yan]

Reporter : Bram Salam (merdeka)

dok.photo : google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *