Kamis , 6 Mei 2021

Jadi Bancakan Korupsi, Akankah RI Impor Bawang Seumur Hidup?

Kegiatan impor bawang putih yang terus berlangsung setiap tahun di Indonesia telah mengundang koruptor untuk mengambil bagian.

Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin impor bawang putih yang melibatkan satu orang anggota komisi IV DPR RI, I Nyoman Dharmantra. I Nyoman Dharmantra diketahui merupakan salah satu kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Mengingat nilai impor yang begitu masif, tak heran ada orang yang tergoda untuk melakukan tindakan biadab tersebut.

Pada tahun 2018, tercatat ada sebanyak 582 ribu ton bawang putih impor yang masuk ke Indonesia dengan total nilai mencapai US$ 497 juta, berdasarkan data dari UN Comtrade. Dengan asumsi kurs Rp 14.000/US$ nilai tersebut setara dengan Rp 6,96 triliun.

Tentu bukan jumlah yang sedikit. Apalagi dilakukan setiap tahun.

Bahkan dari UN Comtrade diketahui bahwa Indonesia merupakan importir bawang putih terbesar di dunia. Disusul oleh Brazil dan Malaysia di urutan kedua dengan total volume masing-masing sebesar 164 ribu ton dan 151 ribu ton.

Kenapa Impor Setiap Tahun?

Salah satu penyebab impor bawang putih adalah kapasitas produksi Indonesia yang masih sangat rendah. Pada tahun 2017, hanya ada 19,5 ribu ton bawang putih yang dihasilkan oleh tahan seluas 2.146 hektare, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan jumlahnya berkurang dari tahun 2016 yang mana kala itu masih bisa produksi sebesar 21,15 ribu ton di lahan seluas 2.407 hektare.

Sementara data dari Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih di Indonseia mencapai 482 ribu ton di tahun 2017 dan diprediksi naik hingga 564 ribu ton di tahun 2021.

Oleh karena perbedaan yang sangat jauh antara produksi dan konsumsi, impor bawang putih kerap dilakukan setiap tahun dengan volume yang sangat besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menegaskan biang kerok masalah suap impor bawang putih adalah kuota impor pangan. Yakni lemahnya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan

“Titik lemahnya itu sebenarnya kan sebenarnya komoditas dari pertanian itu kan ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Tetapi ini kelihatannya antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian nggak selalu sinkron,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019)

Kuota impor selalu menjadi alasan bagi oknum pejabat untuk mencari rente, sementara pengusaha hitam pun lebih senang dengan cara bawah tangan.

“Ini harus disetop, pemerintah ini harus tegas menurut saya. Penentuan kuota-kuota ini selalu menjadi lahan untuk suap-menyuap. Karena hampir semua komoditi. Sehingga di pasar masih kelebihan pun karena ingin mendapat keuntungan ekonomi mereka,” lanjutnya. 

Apakah Indonesia Akan Impor Seumur Hidup?

Pemenuhan swasembada bawang putih pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian. Namun, orang-orang pintar di Kementerian Pertanian pun baru menyiapkan program ini yang akan rampung pada 2021 mendatang, seperti dikutip dari detikfinance.

“Di Indonesia saat ini kita sedang fokus menanam benih bawang putih. Jadi swasembada benih untuk ditanam menjadi lebih banyak sampai dua tiga kali lipat, sampai tahun 2021. Nanti setelah itu kita tidak lagi impor, karena luas lahan pertanian bawang putih kita sudah 100 ribu hektare, itu cukup memenuhi kebutuhan nasional,” ujar Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Suwandi, Rabu (1/5/2019).

Dirinya mengaku ada beberapa syarat lahan yang dibutuhkan agar bawang putih dapat tumbuh optimal. Salah satunya adalah ketinggian daerah tanam yang harus berada di 800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Selain itu ada pula kebutuhan pencahayaan yang baik dan tekstur tanah berpasir.

Biarlah waktu membuktikan apakah program ini akan berhasil atau Indonesia menjadi importir bawang putih abadi.

sumber : cnbc Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *