91.7 SCFM – Makassar UNTUK YANG LEBIH BAIK
Polemik pembelian senjata antara institusi TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara bisa mengarah pada pertentangan. Yang jelas, pengalaman menunjukkan bahwa sering kali konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, dikarenakan oleh faktor-faktor politik, utamanya adanya kepentingan politik yang berbeda.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Dia mengatakan selama masih berdinas aktif, para Jenderal, Laksamana dan Marsekal, baik TNI, Polri dan BIN, tidak boleh tergoda dan melibatkan diri dalam politik kekuasaan.
“Sementara itu, para pemimpin politik, termasuk para pemimpin partai-partai politik janganlah menarik-narik para petinggi TNI, Polri dan BIN kedalam politik kekuasaan, tentunya yang menguntungkan partai politik yang bersangkutan,” ujarnya.
Hinca menyarankan agar pemerintah untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh.
Menurut dia, di masa mendatang, jika ada permasalahan serupa, diharapkan permasalahan itu bisa diselesaikan di internal kabinet dan tidak perlu dibawa ke luar, sehingga tidak menimbulkan ketidaktenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat.
“Di masa depan, diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional,” ujarnya.
Hinca menjelaskan tegaknya demokrasi dan keadilan, diharapkan lembaga- lembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI, pusat maupun daerah, benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan.
Menurut dia, dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis dan diharapkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.