91.7 SCFM – Makassar UNTUK YANG LEBIH BAIK
PENETAPAN Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik tak pelak membuat para kader partai itu terguncang. Meski begitu, Golkar belum berencana mengganti Novanto dengan ketua baru.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengemukakan para kader dan pengurus terpengaruhi secara psikologis. “Tapi secara fisik insya Allah tidak akan ganggu dan halangi dari pelaksanaan program, baik secara konsolidasi organisasi lebih-lebih persiapan Partai Golkar menghadapi kompetisi politik 2018, lebih-lebih Pilpres dan Pileg 2019,” ucap Nurdin di kediaman Novanto di Jakarta, tadi malam.
Nurdin menyampaikan keterangan pers bersama Sekjen Partai Golkar Idrus Marham setelah pengumuman penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, kemarin sore.
Menurut Nurdin, Novanto masih menjabat ketua umum. Pihaknya menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam kasus itu. Partai Golkar juga tidak berencana menunjuk pelaksana tugas ataupun menggelar musyawarah nasional luar biasa.
Dalam kesempatan tersebut, Golkar juga menyatakan tetap berpegang teguh pada keputusan untuk tetap menjadi partai pendukung pemerintah dan keputusan mengusung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019. “Kami akan tetap konsisten dukung pemerintah dan Joko Widodo di 2019,” ucap Idrus Marham.
Idrus menambahkan tidak menutup kemungkinan Setya Novanto mengajukan permohonan gugatan praperadilan. “Tapi kami masih tunggu surat resmi KPK dulu untuk tahu seperti apa langkah hukum yang harus disiapkan,” tutur Idrus.
Sebelumnya di Gedung DPR, Jakarta, juru bicara Partai Golkar Nurul Arifin mengaku kaget dengan penetapan Novanto sebagai tersangka KPK. Ia menyatakan prihatin dan berharap penetapan tersebut tidak atas intervensi dari pihak mana pun.
“Saya tidak berani berkomentar banyak ya, masih kaget, karena ini baru mendengar beritanya dan belum melihat suratnya. Saya kira besok baru ada sikap yang lebih jelas,” ujar Nurul, kemarin.
Hari ini, Partai Golkar mengadakan rapat pleno untuk membahas perkembangan politik terkini dengan mengundang seluruh pengurus DPP Partai Golkar.
Benahi internal
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun me-nyarankan Golkar segera melakukan pembenahan internal dan mengganti pimpinan yang bermasalah.
Selain posisi di Partai Golkar, posisi Novanto sebagai anggota DPR belum mengalami perubahan. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) M Syafi’i menyatakan pihaknya menjunjung asas praduga tidak bersalah. “Kami kan sudah punya mekanisme sendiri, punya standar prosedur bahwa seorang tersangka harus menunggu proses hukum yang final,” ujarnya.
Syafi’i mengatakan seorang yang berstatus tersangka masih bisa bebas melalui mekanisme praperadilan. “Kalau sudah mulai terdakwa, baru diproses,” ujarnya. (Nov/Cah/Ant/P-1)