Senin , 2 Agustus 2021

Kejutan-kejutan yang Muncul di RUU KUHP

RUU KUHP diharapkan akan menjadi satu buku hukum pidana yang mengatur seluruh tindak kejahatan. Namun ternyata ada sejumlah hal yang tak diatur dalam RUU KUHP ini, seperti misalnya soal pidana mati untuk koruptor dan kriminalisasi LGBT. Tapi juga ada penegasan untuk sejumlah tindak kejahatan, salah satunya memperkosa hewan.

Mulai dari tidak adanya ancaman hukuman mati kepada koruptor. Hukuman mati dalam RUU KUHP hanya dijatuhkan kepada:

1. Pelaku pidana makar.
2. Pelaku pembunuhan berencana.
3. Pelaku genosida.
4. Pelaku kejahatan HAM berat.
5. Terpidana Terorisme.
6. Terpidana narkotika.

Bahkan, ancaman pidana ke koruptor di RUU KUHP justru lebih ringan dibandingkan dengan di UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, minimal hukuman ke koruptor yang bertujuan memperkaya diri sendiri adalah 4 tahun penjara. Bunyi selengkapnya:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Di ayat selanjutnya, hukuman mati bisa dijatuhkan ke terdakwa korupsi dengan sejumlah syarat, yaitu: 

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Nah, dalam Pasal 604 RUU KUHP, hukuman minimalnya dipotong setengahnya menjadi minimal 2 tahun penjara. Bunyi selengkapnya:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.

Kategori VI adalah maksimal Rp 2 miliar.

Kemudian soal ancaman pidana bagi LGBT. Dalam RUU KUHP terbaru tidak ada pasal yang menyinggung kriminalisasi LGBT.

Dalam KUHP saat ini, ancaman LGBT hanya berlaku bila salah satu pelakunya adalah anak-anak. Pasal 292 berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Nah, dalam draf RUU KUHP terbaru, pasal di atas tidak ditemukan. Dalam draf itu, pencabulan baru dikenakan delik pidana apabila ada pemaksaan. Pasal 421 berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
3. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

“Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun,” demikian bunyi Pasal 421 ayat 2, sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (28/8/2019).

Selanjutnya berlanjut ke penegasan-penegasan sejumlah tindak pidana. RUU KUHP yang kini berada di meja DPR berisi ancaman penjara bagi orang yang mengkritik pengadilan. Tidak main-main, siapa saja yang mengkritik pengadilan dan hakim bisa dipenjara 5 tahun.

Berdasarkan draft RUU KUHP terbaru yang didapat detikcom, Rabu (28/8), hal tersebut diatur dalam Bab VI tentang ‘TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN’. Bagian Kesatu yaitu Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan.

“Setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV,” demikian bunyi Pasal 290.

Adapun dalam Pasal 291, ancaman diperberat menjadi 5 tahun penjara. Yaitu setiap orang yang secara melawan hukum:

1. Menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana, yang karena itu menjalani proses peradilan pidana; 
2. Tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan ; 
3. Bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau 

“Merekam, mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipubli­kasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan,” demikian bunyi Pasal 291 huruf d.

RUU KUHP yang akan disahkan DPR juga mengatur ancaman pidana kepada para pihak yang menghina presiden. Bagi penghina presiden diancam dengan hukuman pidana maksimal 4,5 tahun penjara.

Penghinaan kepada presiden masuk ‘Bagian Kedua’ Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 218 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

“Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri,” demikian bunyi Pasal 218 ayat 2.

Hukuman tersebut diperberat bagi yang menyiarkan hinaan tersebut. Ancamannya dinaikkan menjadi 4,5 tahun penjara.

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV,” demikian bunyi Pasal 219.

Apakah setiap orang yang ‘mengkritik’ presiden bisa dipidana? Pasal selanjutnya menegaskan perbuatan itu baru menjadi delik apabila ada aduan dari Presiden atau Wakil Presiden.

“Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden,” ujarnya.

Terakhir soal pemerkosa hewan. Dalam draf RUU KUHP yang baru ini, pemerkosa hewan terancam hukuman 1 tahun penjara.

“Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau melakukan hubungan seksual dengan hewan,” demikian bunyi Pasal 341 ayat 1, sebagaimana dikutip dari draft RUU KUHP, Rabu (28/8).

Ancaman hukuman juga ditujukan kepada orang yang mengeksploitasi hewan di luar kemampuan kodratnya sehingga kesehatan hewan itu terancam atau mati. Ancamannya 1 tahun penjara.

Selain itu, tindakan yang diancam pidana 1 tahun penjara ialah:
1. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan Hewan; atau 
2. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan yang tidak patut.

Tidak hanya itu, RUU KUHP juga melarang bioteknologi dengan menggunakan hewan sebagai bahan uji coba, yaitu:

Setiap orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 

sumber : detik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *