Senin , 27 September 2021

Kemendagri Catat Dampak Negatif Otonomi Daerah Marak Ekploitasi SDA & Konflik Sosial

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan saat ini Indonesia memiliki daerah otonom sebanyak 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota. Hal tersebut kata dia merupakan daerah yang cukup besar dan memiliki dinamika yang sangat tinggi.

“Jumlah daerah yang cukup besar dan tentunya memiliki dinamika yang sangat-sangat tinggi dan berbeda antara satu dan lainnya,” katanya saat memberikan sambutan saat perayaan puncak KPPOD dan Otonomi Daerah secara daring, Jumat (6/8).

Dia menjelaskan sejak 1999 hingga 2021 pelaksanaan otonomi daerah dapat dipotret beberapa hal. Mulai dari positif dan dampak kurang baik atau kurang sempurna selama ini. Hal yang positif, kata dia, dapat dilihat dari apa bagaimana daerah pemerintah sudah memiliki ruang yang luas, dengan potensi yang ada.

“Kita juga melihat betapa demokrasi tumbuh di tingkat lokal, pilkada sangat terbuka, tidak hanya Pilkada tetapi juga pemilihan secara langsung juga memberikan ruang kepada pada setiap masyarakat memilih pemimpinnya masing-masing,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru juga terlihat. Sebab, pemekaran daerah menghadirkan pemekaran yang cukup tinggi di daerah.

“Kita juga melihat adanya memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Sehingga pelayanan-pelayanan publik di masyarakat jauh lebih cepat dan tepat,” bebernya.

Walaupun begitu ada juga hal-hal yang perlu disempurnakan dan masalah dalam otonomi daerah. Salah satunya eksploitasi sumber daya alam, sehingga berdampak pada lingkungan.

“Terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang ada, sehingga berdampak pada lingkungan terjadinya konflik horizontal dalam proses demokrasi kita. Masih ada moral hazat dalam leadership kepemimpinan daerah yang menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme,” ungkapnya.

Ledakan daerah pemekaran yang baru tersebut kata dia ternyata oleh banyak pihak dianggap belum menjawab. Salah satunya persoalan yang terkait masalah masyarakat, ego daerah yang semakin menguat.

“Namun di sisi lain fakta-fakta empirik menunjukan otonomi daerah kita di samping hal-hal positif masih ada hal yang perlu kita sempurnakan. Karena berbagai persoalan yang hadir belum bisa kita jawab dengan otonomi daerah yang seluas-seluasnya seperti sekarang ini,” katanya. [rhm]

Reporter : Intan Umbari Prihatin (merdeka)

dok.photo : google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *