Jumat , 21 Januari 2022

Kemendikbudristek: Sekolah Tetap Terima Dana BOS

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak tentang sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS) harus memiliki minimal 60 peserta didik.

Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan, aturan tersebut belum berdampak tahun ini, termasuk di sekolah yang memiliki peserta didik kurang dari 60 orang.

Anang mengatakan, sekolah-sekolah itu dia pastikan akan tetap menerima dana BOS. Saat ini, semua sekolah sedang diberikan waktu penataan selama tiga tahun. “Kemendikbudristek sedang mengkaji kesiapan penerapan kebijakan di atas untuk tahun 2022 dan senantiasa selalu menerima masukan dari berbagai pihak,” kata Anang kepada Republika, Ahad (5/9).

Menurut Anang, peraturan tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan melakukan penggabungan sekolah-sekolah yang peserta didiknya terlalu sedikit.

Namun, ketentuan sekolah penerima dana BOS harus memiliki minimal 60 peserta didik dalam tiga tahun terakhir dinilai Ketua LP Ma’arif PWNU DKI Jakarta Sudarto dibuat dengan mekanisme yang tidak aspiratif, tidak akomodatif, dan diskriminatif.

Menurutnya, kebijakan soal sekolah seharusnya mengedepankan kepentingan umum karena UUD 1945 sudah mengamanatkan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar setiap warga negara sesuai dengan haknya mendapatkan pendidikan.

Kemendikbudristek, ungkap Sudarto, seharusnya justru lebih memperhatikan lembaga pendidikan yang hanya memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 orang selama tiga tahun terakhir untuk mendapatkan dana BOS. Melalui dana BOS, pemerintah dapat tetap hadir dan membantu sekolah yang kehilangan banyak peserta didik.

Sebab, kata Sudarto, dana BOS menunjukkan pemerintah mendahulukan kesejahteraan umum dan tidak membatasi kepentingan pendidikan masyarakat. “Secara konstitusional peraturan (syarat BOS) tersebut dapat dibatalkan,” kata dia dalam siaran pers, Ahad (5/9).

Karena itu, LP Ma’arif PWNU DKI mendorong Kemendikbudristek melakukan revisi terhadap Permedikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Hal ini agar tidak terjadi pertentangan semangat pendidikan yang diatur dalam UUD 1945 dan Permedikbudristek.

Ketua Umum Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) Mirdas Eka Yora juga mengutarakan negara semestinya hadir dengan solusi dan berbagai kemudahan supaya generasi masa depan bangsa tetap bisa mendapat pendidikan dengan baik. Selama pandemi Covid-19, lembaga pendidikan harus memikul beban biaya yang sangat berat pada masa pandemi Covid-19 ini. 

“Puluhan ribu lembaga pendidikan swasta yang terseok-seok dengan berbagai beban berat akibat menurunnya secara masif jumlah peserta didik,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu (4/9).

Karena itu, ia mengatakan, syarat sekolah penerima dana BOS ini dapat menghancurkan pendidikan, khususnya sekolah yang sudah sangat menderita akibat pandemi Covid-19. “Namun, kebijakan yang ditempuh Menteri Pendidikan sekarang sudah sangat bertentangan dengan nurani bangsa. Tidak peduli sama sekali dengan kemiskinan yang sedang mendera masyarakat, terutama daerah-daerah yang untuk sekadar bertahan hidup saja sudah susah,” kata dia.

Ia mengatakan, kebijakan itu hanya akan menghadirkan makin menjamurnya kebodohan dan disparitas yang amat tajam antara yang kaya dan miskin. Itu juga dapat berujung pada kegagalan pembangunan nasional yang sedang digaungkan.

“Jangan sampai memunculkan kebijakan yang hanya akan menindas masyarakat miskin tambah miskin, dunia pendidikan yang sudah susah akan makin menderita dan terpuruk,” kata dia.

redaktur : Ratna Puspita reporter : Ronggo Astungkoro, Febryan A (republika)

dok.photo : google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *