Konspirasi Jahat Pemenangan Proyek di Daerah Masih Marak

KEBERHASILAN operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa daerah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kemarin ditangkapnya isteri Gubdernur Bengkulu dengan seorang pengusaha dengan bukti kardus berisi uang sekitar Rp 1 miliar, merupakan bukti masih terus berlangsungnya konspirasi jahat dalam penanganan proyek-proyek pemerintah di daerah, baik yang dibiayai APBN maupun APBD.

“Saya menduga hal itu merupakan bagian dari produk ‘ijon proyek’ yang kami pernah diskusikan bersama pimpinan KPK minggu lalu. Ini terjadi di seluruh daerah, di mana yang terkena OTT hanya lagi apes saja,” ujar Komisioner Ombudsman Laode Ida, Rabu (21/6).

Laode mensinyalir hampir semua proyek APBN/ APBD sudah ada pengusaha yang mengawal sejak perencanaannya, dengan memberikan dan atau menjanjikan kick back fee pada pihak-pihak yang menjamin menggolkan proyek itu.

Pada kasus di Bengkulu, menurut laode, karena proyek sudah mulai ditenderkan dan atau dilaksanakan, maka ‘kewajiban nyetor fee harus diwujudkan.’ Dan, saya kira, itulah yang terjadi dalam kasus OTT di Bengkulu itu,” tegasnya.

Kenyataan seperti itu semakin meyakinkan kalau sudah tak mungkin lagi bagi para pengusaha yang tidak ‘saweran sejak awal’ untuk ikut dan memenangkan tender proyek yang pada hari-hari ini dilelang.

Laode menambahkan sistem lelang elektronik secara formal ternyata masih bisa diakal-akali oleh aparatur atau para pejabat yang sudah membuat komitmen awal dengan pengusaha yang mengawalnya.

“Dan para aparat administrasi yang tangani proyek itu mustahil membangkang kehendak atasan. Makanya dengan berbagai caranya dipaksakan untuk memenangkan pihak pengijon,” ungkapnya.

Menurut Laode, beberapa pengaduan terkait hal seperti ini juga sudah dan sedang ditangani Ombudsman, termasuk ditemukannya bukti-bukti video transaksi terbuka antara pihak pengusaha dan aparat yang jadi orangnya pejabat daerah. “Andai KPK punya aparat yang memadai, sudah seharusnya melakukan pembersihan yang merata. Tp saya kira sulit jika hanya berharap pada KPK.”

(mediaindonesia)