Selasa , 13 April 2021

Panwaslu Tegur Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ramdhan ‘Danny’ Pomanto ditegur panitia pengawas pemilu (panwaslu) karena mengumpulkan dukungan dengan mengerahkan RT dan RW.

Ketua Panwaslu Kota Makassar Nursari mengaku menyampaikan surat teguran setebal tiga lembar. Surat itu berisi peringatan terhadap aparat pemerintah kota hingga RT/RW harus bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kami menyampaikan surat yang sifatnya sangat segera atau penting agar tidak terjadi pelanggaran yang merusak proses pilkada,” tegas Nursari.

Selain itu, lanjut Nursari, dalam surat teguran itu juga mengingatkan kemungkinan pembatalan pencalonan bila terdapat bukti yang memberatkan.

Danny Pomanto mengaku berencana kembali maju dalam pilkada Kota Makassar. Danny sebelumnya mendapat surat tugas dari sejumlah parpol seperti PDIP, PPP, PKS, Gerindra, PAN, dan PKPI, untuk maju kembali dalam pilkada.

Akan tetapi, partai-partai tersebut tidak kunjung menerbitkan surat rekomendasi. Meski demikian, Danny mengaku optimistis mendapat dukungan parpol.

Saat menunggu rekomendasi parpol, formulir dukungan terhadap Danny Pomanto yang berpasangan dengan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Indira Mulyasari beredar di masyarakat.

Danny mengaku mulai menguji tim kerjanya. “Iya kami menyebar 1 juta formulir. Selain meminta dukungan juga untuk menguji tim kerja,” kata Danny.

Hanya saja, penyebaran formulir tersebut ternyata dikoordinasi ketua RT/RW di Makassar. Adapun Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Jawa Barat, Hanafie Zain, mengajukan pensiun dini karena berencana maju dalam pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi.

“Insya Allah pada 1 Desember saya pensiun dini. Saya akan melepaskan jabatan supaya saya bebas meskipun sebenarnya, masih ada sekitar tujuh bulan lagi untuk mengabdi,” tutur Hanafie.

Hanafie mengaku sudah mengajukan pensiun dini ke Presiden RI sejak empat bulan lalu. Pengajuan itu penting karena merupakan bagian dari proses pencalonannya.

“Kalau golongan IV itu SK-nya dari presiden. Jadi sejak empat bulan lalu saya sudah memproses pengajuan pensiun dini ke Presiden,” bebernya.

Pada pilkada Kota Sukabumi, Hanafie bergabung dengan koalisi PDIP dan PKB. Namun, Hanafie mengaku belum mengantongi surat rekomendasi. “Sampai saat ini tak terkendala.”

mediaindonesia.com (ln/bb/n-1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *