Minggu , 28 November 2021

Pembelaan Pemerintah Saat Utang Indonesia Naik Tinggi Imbas Pandemi

Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Juli 2021, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp6.570,17 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,51 persen. Pada bulan yang sama defisit APBN sebesar Rp336,9 triliun atau 2,04 persen terhadap PDB.

Sejumlah pihak menyoroti kondisi utang pemerintah. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyentil utang negara yang terus membengkak hingga lebih dari Rp 6.500 triliun.

“Selain ancaman terhadap kesehatan publik, ekonomi rakyat juga sangat tertekan. Utang negara juga terus membengkak hingga lebih dari Rp 6.500 triliun, angka tersebut sudah melampaui 40 persen utang pemerintah terhadap PDB,” katanya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya khawatir pemerintah tidak bisa membayar seluruh utang.

“Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah membayar utang dan bunga utang,” kata Agung.

Indikator kerentanan utang tahun 2020 diketahui melampaui batas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan/atau International Debt Relief (IDR).

“Indikator kesinambungan fiskal tahun 2020 sebesar 4,27 persen melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicator yaitu di bawah 0 persen,” jelasnya.

Anak buah Presiden Jokowi pun ramai-ramai memberikan pandangannya terkait kondisi utang Indonesia. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

1. Indonesia Tak Naik Sendiri

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto tak memungkiri jika rasio utang Indonesia kini meningkat akibat upaya memberantas pandemi Covid-19.

Namun, dia menilai Indonesia bukan satu-satunya yang mengalami kondisi tersebut. Banyak negara dunia disebutnya juga mengalami kenaikan utang.

“Rasio utang memang naik, namun kita tidak sendirian. Hampir semua negara rasio utangnya naik,” ujar Menko Airlangga.

Adapun rasio utang luar negeri (ULN) pada Juli 2021 mencapai USD 415,17 miliar, atau 36,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini naik dibandingkan Juli 2020 yang sebesar USD 408,64 miliar.

2. Pemasukan Tekor Pengeluaran Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kenaikan utang yang cukup besar bahkan mencapai Rp6.570 triliun hingga akhir Juli 2021. Menurutnya, jumlah utang yang sangat besar ini disebabkan oleh pandemi Virus Corona.

“Mengenai masalah utang dan masalah konsolidasi fiskal, ini menjadi satu paket tidak bisa sepotong-sepotong. Kenaikan utang yang sangat besar itu ya karena terjadinya Covid,” ujar Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani mengatakan, pandemi Virus Corona memukul dua komponen APBN sekaligus. Di mana pendapatan anjlok hingga 18 persen sementara belanja naik drastis hingga 19 persen. Kedua komponen ini menyebabkan APBN defisit hingga Rp1.000 triliun.

Menkeu menambahkan, utang bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi, melainkan harus didudukkan sebagai sebuah instrumen kebijakan yang tetap dikelola pemerintah dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.

“Utang adalah instrumen, bukan merupakan tujuan dan bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi,” tegas Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta.

Maka dari itu, dia meminta jajarannya agar bisa mengedukasi masyarakat mengenai peran utang sebagai instrumen dalam memajukan Indonesia, mengingat lingkungan politik dan persepsi yang cenderung memandang negatif mengenai instrumen pinjaman.

3. Utang Produktif

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menilai, wajar penggunaan utang untuk pembiayaan berbagai program pemerintah. Terlebih, kata Yustinus, penggunaan utang selama ini hanya untuk membiayai program-program yang bersifat produktif.

“Yang penting jangan sampai jadi beban memberatkan (keuangan negara),” tuturnya saat menjadi pembicara utama dalam acara Dialog Produktif bertajuk Jaga Kebugaran Keuangan di Masa Pandemi.

Sehingga, pantang bagi pemerintah memakai utang untuk pembiayaan bersifat konsumtif. “Itu saya rasa hal yang perlu jadi pegangan bersama,” tukasnya.

[bim]

Reporter : Harwanto Bimo Pratomo (merdeka)

dok.photo : google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *