Kamis , 9 Desember 2021

Pemerintah Hapus Skema Lelang dalam Penyediaan LPG 3 Kg

Pemerintah menghapus skema lelang dari dalam proses penyediaan dan distribusi liquefied petroleum gas (LPG) tiga kilogram (Kg). Adapun penghapusan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung 3 kg. 

Aturan ini mengubah regulasi terdahulu yakni Perpres Nomor 104 Tahun 2007. Dengan penghapusan ini, proses penyediaan dan distribusi LPG 3 kg hanya dilakukan melalui penugasan oleh menteri kepada badan usaha, baik lewat penunjukan langsung atau melalui seleksi.

“Penyediaan dan pendistribusian atas kebutuhan tahunan LPG tabung dilaksanakan oleh badan usaha penugasan oleh menteri,” bunyi pasal 8 Perpres 70 Tahun 2021 seperti dikutip Sabtu (14/8).

Sebelumnya, pada pasal 9 Perpres 104 Tahun 2007 disebutkan skema penugasan adalah lewat penunjukan langsung dan atau lelang. Namun, pada aturan baru Perpres 70 Tahun 2021, skema lelang dihapuskan.

“Penugasan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi,” bunyi Pasal 9 Perpres 70 Tahun 2021.

Dalam aturan anyar, pemerintah juga memperbolehkan penyediaan dan distribusi dilakukan oleh anak badan usaha. Hal ini belum diatur pada Perpres 104 Tahun 2007.

“Penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan badan usaha,” bunyi pasal 9A Perpres 70 Tahun 2021.

Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terkait penyediaan dan distribusi LPG tiga kg melalui entitas anak badan usaha. Pertama, anak usaha tersebut kepemilikan saham langsung oleh badan usaha lebih dari 50 persen atau mayoritas. Kedua, memiliki izin usaha niaga minyak dan gas bumi.

Aturan ini ditandatangani oleh Kepala Negara pada 3 Agustus 2021 lalu. Selanjutnya, diundangkan pada tanggal yang sama. “Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan presiden ini tetap berlaku,” tulis aturan itu.

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya (republika)

dok.photo : google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *