91.7 SCFM – Makassar UNTUK YANG LEBIH BAIK
LEMAHNYA pengawasan yang dilakukan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dinilai sebagai salah satu penyebab maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan dalam kasus korupsi.
Menurut Wakil Ketua KPK Laode Syarif, kinerja APIP tumpul karena posisinya di struktur pemerintahan berada di bawah kepala daerah.
“Setelah KPK melakukan kajian, APIP atau yang lebih dikenal dengan inspektorat hampir tidak berjalan seperti semestinya karena mereka melapor ke kepala daerah atau gubernur. ASN (aparatur sipil negara) juga tidak memiliki kapasitas yang cukup sehingga korupsi sangat banyak,” ujar Laode.
KPK sebenarnya sudah membantu pemerintah daerah lewat berbagai kerja sama untuk meminimalisasi terjadinya korupsi. Semisal mendampingi dalam memperbaiki pengadaan barang dan jasa, perbaikan perencanaan, dan budgeting serta peningkatan kompetensi APIP.
“Namun, upaya-upaya itu akan sia-sia tanpa peningkatan moral dan integritas aparat. Itu yang susah karena KPK tidak dapat mengawasi orang per orang,” jelas Laode.
Seperti diberitakan, KPK menggelar OTT terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain karena diduga menerima suap. Agustus lalu, KPK juga merangkul Wali Kota Tegal Siti Masitha dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii karena tersangkut kasus korupsi.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang prihatin terhadap fenonema maraknya kepala daerah terkena OTT.
Saat ini banyak kepala daerah dan pejabat di daerah terdesak untuk korupsi dan menerima suap guna membayar utang kepada para pendukung di masa kampanye.
“Para pejabat itu diikat oleh perjanjian gelap di masa pencalonan yang membuat mereka sulit untuk keluar dari jeratan transaksional. Kalau sudah demikian, mau pengawasan apa saja akan gagal karena ruang gelap transaksional itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja,” cetus dia.
Maraknya OTT menunjukkan praktik-praktik korupsi masih terjadi di berbagai daerah. Agar bisa mengawasi semua daerah rawan korupsi, KPK minimal membutuhkan ribuan penyelidik dan penyidik. “KPK tidak bisa 24 jam di tengah-tengah mereka, tetapi bagi KPK, selama ada bukti, kita akan esekusi.
Siapkan pengganti
Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menyiapkan pelaksana tugas Bupati Batubara, Sumatra Utara, untuk menggantikan OK Arya Zulkarnaen.
“Segera kalau nanti ditahan, kami siapkan wakilnya sebagai Plt. Kami sekarang menunggu statement resmi KPK. Biasanya KPK segera menyampaikan kepada kami bahwa jika ditahan, langsung kami proses,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menekankan dirinya telah mengingatkan berkali-kali agar kepala daerah tidak terlibat hal-hal menyangkut korupsi.
Namun, faktanya masih ada saja kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
“Setiap ada OTT, saya selalu menyampaikan pesan mudah-mudahan ini yang terakhir, tetapi masih terus terjadi. Saya tidak bisa apa-apa karena aturan landasan dan pengawasan sudah jalan. Saya sudah ingatkan terus area rawan korupsi, perencanaan anggaran, hibah bansos, pengadaan barang dan jasa, ini harus hati-hati. Kalau masih OTT, ini mental yang bersangkutan,” ujar Tjahjo.