Sabtu , 31 Juli 2021

Prediksi 14 Bakal Capres dan Perang 4 Ideologi Pemilu 2024

Meski Pemilu dan Pilpres 2019 baru saja usai, kini sejumlah nama sudah mulai dimunculkan dan diprediksi akan bertarung di Pilpres 2024. Selain itu Pemilu 2024 juga diprediksi akan menjadi pertarungan 4 ideologi.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksi 14 nama bakal calon presiden 2024. Peneliti LSI Rully Akbar mengatakan setidaknya ada empat kategori sumber rekruitmen calon presiden. Empat kategori itu didapat dari background Presiden Indonesia sebelumnya.

“Pertama pernah menduduki jabatan pemerintahan pusat seperti BJ Habibie yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebelumnya menjabat sebagai menteri di kabinet Megawati Soekarnoputri. Kedua, berasal dari ketua umum parpol, ketiga berasal dari kepala daerah, keempat berasal dari profesional, swasta, atau ormas seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,” kata Rully saat konferensi pers di gedung Graha Dua Rajawali LSI, Jalan Pemuda III, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (2/7/2019).

Selain empat kategori itu, Rully menyebut dasar pengambilan nama 15 orang ini berasal dari empat kriteria juga. Empat kriteria itu penilaian subjektif dari tim LSI.

“Kriteria capres 2024. Pertama, mereka orang-orang yang punya pengenalan atau popularitas di atas 25 persen. Jadi yang masih dikenal 5 persen agak sulit, kedua berada dari sumber rekrutmen presiden yang tadi kami sebutkan, ketiga memiliki potensi (penilaian subjektif tim LSI),” jelasnya.

Berikut ini 15 nama capres 2024 versi LSI Denny JA:

Capres jenjang pemerintah daerah (gubernur, kepala daerah, bupati):

1. Ridwan Kamil (Jawa Barat)
2. Anies Baswedan (DKI Jakarta)
3. Ganjar Pranowo (Jawa Tengah)
4. Khofifah Indar Prawansa (Jawa Timur)

Capres jenjang pimpinan partai politik:

5. Prabowo Subianto
6. Sandiaga Uno 
7. Airlangga Hartarto
8. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
9. Puan Maharani
10. Muhaimin Iskandar

Capres 2024 jenjang jabatan pemerintahan:

11. Sri Mulyani
12. Budi Gunawan
13. Tito Karnavian
14. Gatot Nurmantyo 

15. Mr/Mrs X

Selain 14 nama itu, ada satu nama yang sengaja dikosongkan oleh LSI. Hal itu berkaca dari kasus Presiden Joko Widodo yang kala itu namanya tiba-tiba maju sebagai capres, padahal sebelumnya namanya belum masuk di bursa capres 2024.

“Mr/Mrs X namanya belum masuk radar hari ini, tapi potensial menjadi presiden 2024. Kami berkaca pada kasus Jokowi 5 tahun sebelum 2014, nama Jokowi belum masuk. Siapa tahu ada the next Jokowi yang belum terlihat namanya. Ini akan kita telusuri selama 5 tahun ke depan, kita akan survei dan riset terkait nama-nama baru masuk di range capres 2014,” jelasnya.

 

 Masih terkait nama yang dikosongkan di nomor 15 (Mr/Mrs X), Rully mengatakan bukan tidak mungkin Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi sosok yang berada di nomor 15 dengan membawa efek kejut.

“Bisa jadi BTP masuk sebagai sosok misterius yang tadi. Sosok X yang nomor 15 tadi, efek kejut ke depan 2024,” ujar Rully.

 
Status Ahok sebagai narapidana, kata Rully, pastinya akan menjadi sorotan rivalnya nanti pada 2024. Menurutnya, jika Ahok ingin maju ke bursa capres 2024, perlu ada prestasi-prestasi yang dibuat sejak saat ini untuk persiapannya maju pada 2024.

“Secara otomatis tentu (status narapidana) menjadi sorotan kompetitornya. Mau tidak mau itu akan digunakan untuk menyerang terhadap BTP. Tapi tinggal bagaimana BTP melakukan klarifikasi, melakukan defensiasi sendiri dengan prestasi-prestasi, untuk memperkuat namanya di 5 tahun ke depan,” katanya.

“Ketika dia misalnya nanti mulai aktif kembali di jabatan publik, ya dari situlah Pak Ahok bisa menunjukkan, supaya ada efek pemilih untuk Ahok ke depan sebagai presiden,” imbuhnya.

 
Selain memprediksi 15 nama yang akan menjadi petarung di bursa pilpres, LSI juga memprediksi Pilpres 2024 akan menjadi ajang pertarungan empat ideologi yang berbeda.

“Pilpres 2024 akan semakin ramai karena dua hal. Pertama, empat ideologi kembali bertarung. Bisa jadi keempat-empatnya lebih kuat, lebih punya pengalaman. Kedua, yang bertarung nanti semuanya adalah penantang, tak ada incumbent. Jokowi tak bisa mencalonkan diri kembali,” ujar Denny JA di kantornya, gedung Graha Dua Rajawali, Jalan Pemuda III, Jakarta Timur, Selasa (2/7).

Empat ideologi itu adalah ideologi reformasi, ideologi Islam politik, ideologi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, lalu ada ideologi hak asasi manusia (HAM). Denny memberi penjelasan soal paham empat ideologi itu.

 
Ideologi politik reformasi, kata Denny, paham ini mulai dibawa oleh Presiden Habibie ketika menjadi presiden pertama era reformasi. Menurutnya, paham politik reformasi itulah yang dianut politik di Indonesia.

“Ini ideologi mainstream, PDIP ada di sini, juga Golkar, juga kaum minoritas. Dalam Pilpres 2019 tempo hari, mayoritas pendukung ideologi ini ada di kubu Jokowi,” imbuhnya.

Lalu, ideologi Islam politik. Paham ini, kata Denny, menginginkan syariat Islam lebih berperan di ruang publik. Dia pun mencontohkan beberapa ormas yang dinilainya menganut paham ini.

“Bagi paham ini, ideologi yang berlaku sekarang terlalu sekuler, terlalu liberal, terlalu memisahkan politik dari agama. Yang menonjol dalam ideologi ini adalah FPI, HTI. Kedua ormas ini berperan signifikan dalam Pilpres 2019, di belakang Prabowo,” katanya.

 
Selain itu, ada ideologi kembali ke UUD 1945, yang disebutnya tidak setuju dengan sistem politik ekonomi yang berlaku saat ini. “Pelopor paham ini awalnya adalah Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Di tahun 2009, tokohnya adalah Letnan Jendral Suryadi. Mantan Panglima TNI Djoko Santoso juga ada di barisan ini. Dalam Pilpres 2019, tokoh kembali ke UUD 45 yang asli, Djoko Santoso, juga berada di kubu Prabowo,” katanya.

Terakhir, Denny mengatakan ideologi hak asasi manusia. Penganut paham ini banyak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang liberal. Paham ideologi ini yang mengkritik kinerja Jokowi yang kurang tuntas menyelesaikan kasus HAM di Indonesia.

“Jika Islam politik menganggap pemerintahan Jokowi terlalu liberal, pendukung hak asasi justru sebaliknya, yaitu kurang liberal. Jokowi dianggap kurang tuntas menyelesaikan isu HAM, mulai kasus gerakan 65 hingga pembunuhan Munir. Tokoh ideologi ini lebih banyak dari LSM. Haris Azhar sebagai misal, ia mengkritik keras Jokowi. Tapi ia juga tak mau membela Prabowo, yang ia anggap punya catatan hitam hak asasi manusia,” pungkasnya. 

 
sumber : detiknews(Zunita Putri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *