Sabtu , 19 Juni 2021

Program Bansos Perlu Direformasi

Bank Dunia menyatakan integrasi program bantuan sosial (bansos) yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Walaupun reformasi signifikan bansos telah terjadi sejak 2010, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan terkait dengan intervensi dan pengembangan kerangka ‘satu sistem’.

Hal itu disebutkan dalam kajian pengeluaran publik yang berjudul Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia.

Capaian terkini sektor satu sistem di Indonesia antara lain promosi keuangan inklusif melalui sistem pembayaran tunai berbasis ‘kartu combo’ tunggal dan alokasi ulang subsidi bahan bakar untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan.

Selain itu, perluasan program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan untuk menjangkau 10 juta keluarga termiskin di Indonesia. Capaian lainnya ialah perluasan program bantuan pangan nontunai untuk mendukung penyediaan bantuan pangan padat nutrisi kepada 10 juta keluarga pada akhir 2018.

“Sangat menggembirakan melihat upaya Indonesia dalam mengintensifkan reformasi bansos yang akan membantu negara ini terus bergerak maju di jalur pengurangan kemiskinan dan ketimpang­an. Reformasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa keluarga termiskin dapat menerima bantuan yang cakupannya lebih komprehensif,” kata Kepala Pewakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Chaves mengatakan, karena hanya seperlima dari 10{5c6035bc9bc3e42f8f76ccddb29163f080ba93640ca5c195f33e55f280cccea8} kaum termiskin di Indonesia menerima semua program bansos pada 2014, diperlukan reformasi lebih lanjut yang bertujuan mengurangi fragmentasi tersebut.

“Juga masih ada kesenjangan pada titik-titik penting dalam kehidupan individu dan dalam cakupan transfer bantuan sosial, termasuk tidak tersedianya pendidikan anak usia dini untuk keluarga yang memiliki anak di bawah usia sekolah.’’

Laporan itu merekomendasikan sistem pembaruan dua arah untuk memperbaiki penargetan, yaitu dari basis data penargetan menjadi daftar penerima manfaat berbasis program dan dari informasi berbasis program menjadi basis data penargetan.

“Perbaikan dalam program yang ada akan menghasilkan sistem yang lebih efektif,” kata Pablo Acosta, Changqing Sun, dan Juul Pinxten, penulis utama laporan.

mediaindonesia.com (try/x-10)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *