Kamis , 29 Juli 2021

Ragam Kritik Neta S Pane, Lantang Sorot Kinerja Polri

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (16/6). Neta meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit sejak 5 Juni lalu karena positif covid-19. 

Semasa hidupnya, Neta bisa dikatakan sebagai sosok yang cukup lantang memberikan kritikannya ke institusi Polri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Presidium IPW.

CNNIndonesia.com merangkum berbagai kritikan yang disampaikan Neta terkait berbagai kebijakan korps Bhayangkara.

Macet Panjang Pejagan

Di tahun 2016, Neta pernah menyalahkan kepolisian atas kemacetan panjang yang terjadi di Tol Pejagan saat puncak arus mudik Lebaran. Ia menilai kemacetan itu terjadi karena polisi tidak mampu merekayasa lalu lintas secara maksimal.

“Korlantas Polri dan Polda Jawa Tengah tidak mampu merekayasa lalu lintas mudik secara maksimal,” kata Neta kala itu.

Ribet Urus Surat Kendaraan

Masih di tahun yang sama, Neta juga mengkritik soal pengurusan perpanjangan surat kendaraan. Menurutnya, proses ini menjadi penyebab pungutan liar di kepolisian, khususnya di jajaran polisi lalu lintas.

Surat kendaraan yang menjadi sumber pungli di jajaran lalu lintas Polri yakni pengurusan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

“Selama ini publik sangat merasakan praktik-praktik pungli di pusat pelayanan kepolisian. Pengurusan perpanjangan adalah biang kerok terjadinya pungli,” ucap Neta.

Penusukan Wiranto

Neta juga sempat menyatakan kritik terhadap Polri terkait pencegahan aksi terorisme. Kritik ini disampaikan usai peristiwa penusukan yang menimpa mantan Menko Polhukam Wiranto dan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan di tahun 2019.

Neta menilai dua peristiwa itu merupakan bentuk kegagalan polisi dalam mencegah terorisme. Tak hanya itu, kepolisian juga dinilai tak sigap dalam melakukan deteksi dini padahal cukup banyak anggotanya yang kerap menjadi serangan teror.

“Ironisnya, dalam kondisi seperti ini polisi terkadang sangat ceroboh, lengah dan tidak sigap melakukan deteksi dini,” ujarnya.

Kritik untuk Penasihat Kapolri

Di masa kepemimpinan Jenderal Idham Azis, Neta pernah melayangkan kritik terkait penunjukan 17 tokoh nasional sebagai penasihatnya dalam memimpin institusi Polri.

Selaku ketua Presidium IPW, Neta menganggap keberadaan para tokoh itu tak ubahnya sebagai pajangan semata. Sebab, sebagai penasihat secara struktural, Kapolri sudah punya staf ahli yang menangani berbagai bidang.

“Selama ini keberadaan penasihat ahli di lingkungan Kapolri lebih banyak sebagai pajangan,” ujar Neta.

Buron Djoko Tjandra

Neta juga turut bersuara dalam kasus pelarian buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Dalam kasus ini, Neta menduga ada dua lembaga di internal Polri yang berperan membantu pelarian Djoktjan.

Yakni, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia yang dibawahi Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

“Kedua lembaga itu nyata-nyata melindungi Djoko Tjandra. Apa mungkin ada gerakan gerakan individu dari masing-masing jenderal yang berinisiatif melindungi Djoko Tjandra,” kata Neta.

Dalam kasus ini sendiri, Polri pun memberhentikan dua jenderal dari jabatannya. Yakni, Irjen Napoleon Bonaparte dari jabatan Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

Demo Omnibuslaw

Di tahun 2020, Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan surat telegram rahasia (STR) yang melarang kegiatan unjuk rasa atau demo buruh menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020.

Telegram ini pun tak luput dari serangan kritik Neta. Ia menilai telegram tersebut berlebihan lantaran Kapolri terlihat tidak memahami bahwa persoalan buruh adalah hal yang laten dan tidak pernah berhenti bergejolak sejak Indonesia merdeka.

“TR ini tentu sudah sangat berlebihan, tidak independen, dan tidak promoter (profesional, modern, dan terpercaya),” ujarnya.

Penangkapan Tokoh KAMI

Penangkapan sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait aksi tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga dikritik oleh Neta.

Kala itu, ada sejumlah aktivis KAMI ditangkap oleh pihak berwajib di Medan dan Jakarta. Bahkan, salah satu petinggi KAMI yang ditangkap adalah Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan

“IPW melihat kasus Syahganda Cs ini lebih kental nuansa politisnya. Sasarannya bukan untuk mencegah aksi penolakan terhadap UU Ciptaker,” kata Neta.

Cikampek Berdarah

Neta juga menyoroti soal peristiwa penembakan enam simpatisan FPI. IPW kala itu mendesak pemerintah agar membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap kasus tersebut.

Dalam peristiwa ini, Neta menduga terdapat sejumlah kelalaian yang dilakukan Polri dalam melakukan deteksi dini.

Tak hanya itu, Neta juga mempertanyakan apakah pengadangan rombongan FPI di wilayah tol tersebut sudah sesuai prosedur.

“Police Watch (IPW) mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Sebab antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya,” tuturnya.

Masih terkait peristiwa ini, Neta juga menyebut anggota kepolisian yang terlibat bentrok dengan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek patut diduga telah melanggar prosedur operasi standar (SOP).

“Jajaran Polri harus mau menyadari bahwa terjadi pelanggaran SOP dalam kasus kematian anggota FPI pengawal Rizieq di KM 50 Tol Cikampek,” ucap Neta.

Kritik Kinerja, Kegemukan Perwira Tinggi

Teranyar, IPW menyoroti soal penambahan anggaran Polri tak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja lembaga.

Neta berkata Korps Bhayangkara justru menyikapinya dengan menambah perwira tinggi hingga menghasilkan 340 jenderal. Padahal dari mereka justru banyak yang menganggur.

Dalam catatan IPW, kata Neta, ada lebih dari 340 jumlah perwira tinggi Polri, meningkat dari hanya 65 sebelum masa reformasi.

“Penggunaan (anggaran) lebih dari 50 persen untuk gaji. 10-15 persen untuk fasilitas, dengan banyaknya jumlah jenderal. Jadi kenaikan anggaran tidak disikapi Polri dengan peningkatan kinerja. Tapi yang disikapi Polri dengan peningkatan jumlah jenderal,” tuturnya.

(dis/ain)cnnindonesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *