Kamis , 9 Desember 2021

Sia-sia Pemerintah & Salah Kebijakan Populis Hadapi Pandemi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menolak desakan lockdown atau karantina wilayah dalam merespons lonjakan kasus penularan Covid-19 yang terjadi saat ini.

Jokowi menyatakan pemerintah tetap memutuskan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk mengendalikan kasus Covid-19. Menurutnya, PPKM mikro merupakan kebijakan paling tepat lantaran tak akan mematikan ekonomi rakyat.

“Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro, karena masih menjadi kebijakan yang paling tepat mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Rabu (23/6).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta publik tak lagi memperdebatkan kebijakan pemerintah antara lockdown dengan PPKM berbasis mikro. Menurut Jokowi, keduanya memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat.

“Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan,” kata dia.

Namun penerapan PPKM mikro itu justru dinilai menunjukkan nyali lemah pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra menyatakan, kebijakan PPKM mikro yang ditetapkan pemerintah hanya bertujuan memperlambat keadaan, bukan memutus rantai penularan Covid-19.

“Ya [kurang bernyali], artinya ini status quo saja, tidak ada perubahan karena kita hanya memperlambat keadaan dan coba menekan kasus,” kata Hermawan saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (24/6).

Dia melihat keinginan pemerintah untuk mengedepankan aspek kesehatan dalam penanganan Covid-19 terbentur dengan persoalan ekonomi.

Menurutnya, upaya memutus rantai penularan Covid-19 hanya bisa dilakukan dengan kebijakan lockdown, bukan PPKM berbasis mikro.

“Memang bagaimana pun presiden ingin mengedepankan kesehatan sebenarnya, tetapi di sisi lain ingin menyeimbangkan dengan ekonomi,” ujar Hendrawan.

“PPKM tidak bertujuan untuk memutus mata rantai tapi untuk melandaikan kasus atau memperlambat kejadian. Jadi kita tidak dalam tujuan memutus mata rantai, karena kalau memutus mata rantai kebijakan yang tepat lockdown,” sambungnya.

Terlepas dari hal tersebut, Hermawan meminta pemerintah memaksimalkan kebijakan PPKM berbasis mikro dengan meningkatkan tes dan pelacakan. Menurutnya jumlah spesimen yang dites harus segera mencapai angka antara 500 ribu hingga 700 ribu.

“Artinya 200 ribu sampai 300 ribu orang per hari,” ucap dia.

Jika jumlah spesimen yang dites tidak ditingkatkan secara signifikan pada Juli 2021 mendatang, maka kebijakan PPKM berbasis mikro yang dilaksanakan pemerintah hanya akan menjadi sia-sia.

“Kalau dalam periode Juli tidak ada signifikan testing, tracing, maka itu akan membuktikan kesia-siaan program yang ada,” ujar dia.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyatakan bahwa pemilihan kebijakan PPKM berbasis mikro menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan data penularan Covid-19.

Menurutnya, pemerintah terlihat tidak menggunakan sains dan data sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan Covid-19.

“[Pemerintah] tidak menggunakan sains dan data sebagai dasar kebijakan, tapi yang populis. Padahal penanganan pandemi ini bukan soal demokrasi, mana yang terbanyak menang,” katanya.

Windhu menyampaikan pemerintah seharusnya melihat positivity rate atau rasio kasus positif terhadap orang dites yang selalu tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, menurutnya, positivity rate penularan Covid-19 di Indonesia selalu berada di atas 20 persen.

Oleh karena itu, kebijakan PPKM berbasis mikro yang diambil pemerintah dinilai merupakan kebijakan yang salah karena semata bersifat populis. Windhu pun mempertanyakan keberhasilan penerapan PPKM berbasis mikro terhadap jumlah kasus penularan Covid-19 di Indonesia selama ini.

“Kebijakannya populis yang salah. Kita sudah berapa kali PPKM mikro? Hasilnya apa? Peningkatan kasus yang luar biasa,” katanya.

Windhu menyatakan pemerintah seharusnya melakukan evaluasi secara rinci ihwal dampak setiap kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, pemerintah juga harus belajar dari India yang berhasil menekan lonjakan kasus Covid-19 secara cepat.

Ia menyampaikan kebijakan lockdown memang merupakan hal yang menyakitkan dan pemerintah akan dibebani tanggung jawab untuk membiayai kehidupan masyarakat.

Namun, Windhu mengingatkan, rasa sakit tersebut tidak akan berlangsung terlalu lama dibandingkan pemerintah selalu mengambil kebijakan yang populis tapi tidak efektif dalam memutus rantai penularan Covid-19.

“Kita harus belajar dari negara lain, India yang sempat terjadi kasus luar biasa, mereka langsung lockdown negara bagian, dalam tempo sebulan kasus langsung turun 1/8 saat ini.

“Memang sakit, lockdown pemerintah harus kasih makan rakyat, sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan. Tapi sebentar, sebulan dua bulan. Jangan seperti sekarang sudah tidak efektif tapi dilanjutkan terus,” ujar Windhu.

(mts/pris)cnnindonesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *