Senin , 18 Oktober 2021

Sulitnya Berdikari di Bidang Farmasi

Mirip seperti mesin fotokopi dan printer. Bentuknya tak lebih besar dari microwave. Polymerase Chain Reaction (PCR) dan thermocycler, menjadi alat penting dalam pengendalian Covid-19 dunia. Indonesia belum mampu memproduksinya sendiri.

Harga satu unit mulai dari Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Tergantung merek. Indonesia mengimpor alat ini dari Korea dan China.

“Mesin PCR-nya sendiri itu harganya mulai dari Rp100 jutaan sampai miliaran juga ada. Tergantung speknya,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan

Laboratorium (Gakeslab) Randy Hendarto saat dihubungi merdeka.com, pekan lalu.
Teknik pengambilan sampel, ekstraksi DNA, hingga membaca hasil PCR dibutuhkan keahlian khusus. Karena prosesnya tidak mudah. Bahkan terbilang rumit.

Sampel dari cairan hidung dan tenggorokan, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian dicampur bahan kimia yang disebut reagen atau bahan terdiri dari buffer, dNTPs, primers, taq DNA polymerase. Selanjutnya, tabung reaksi dimasukkan ke dalam thermocycler untuk diproses dengan suhu tertentu.

Tahapan dalam tabung thermocycler, dilakukan denaturasi di dalam suhur 98 derajat selama 10 detik. Selanjutnya proses annealing, dimana mesin tersebut langung menurunkan suhunya menjadi 60 derajat celcius. Diproses selama 30 detik. Terakhir, elongasi di suhu 78 derajat selama 10 menit.

Setelah proses itu selesai, dilakukan pendinginan dalam suhu sampai 4 derajat celcius. Tidak cukup di situ, proses tersebut diulang hingga 25-30 kali. Hasil kemudian dianalisis lagi. Hingga keluar hasil. Bisa positif atau negatif.

Randy mengatakan, di awal pandemi Indonesia hanya memiliki 20 laboratorium yang bisa melakukan PCR. Namun kini sudah meningkat 100 kali lipat.

“Sekarang sudah hampir 200-300 laboratorium yang sudah bisa melakukan tes PCR di seluruh Indonesia. Artinya itu boleh kita bilang ada peningkatan cukup signifikan,” kata Randy.

Awal Agustus 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan testing mencapai 400.000 spesimen per hari. Namun, hingga kini, jumlah testing masih jauh di bawah target.

Catatan merdeka.com dari data yang dirilis Satgas Covid-19 sepekan terakhir, pada 14 Agustus 2021, jumlah sampel spesimen yang berhasil diambil yakni 222.582. Kemudian pada 15 Agustus 2021, merosot menjadi 159.178 spesimen. Hari berikutnya kapasitas testing terus menurun, pada 16 Agustus 2021 yakni berjumlah 129.010 spesimen.

Pada 17 Agustus 2021, jumlah spesimen yang berhasil diambil yakni 182.216. Pada 18 Agustus 2021 merosot tajam yakni 137.182 spesimen. Sementara pada 19 Agustus 2021, jumlah testing yakni 214.410 spesimen yang berhasil diperiksa.

Harapan Menkes belum terwujud. Plt Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika (KFD), Agus Chandra mengungkapkan, laboratoriumnya sangat terbatas. Bahkan, hanya memiliki alat PCR di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Medan dan Makassar. Diakuinya, bukan pekerjaan mudah memenuhi kebutuhan seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas.

“Secara jumlah tentu saja masih jauh dari mencukupi. Saat ini KFD berkontribusi hampir 15 persen dari target testing nasional (Swab PCR dan Swab Antigen) per hari dan akan terus ditingkatkan,” kata Agus.

Tak cuma rumit dan mahal, kerja PCR pun terbatas. Hal ini yang membuat proses pemeriksaan dan testing membutuhkan waktu panjang. Ditambah, jumlah sampel yang diperiksa banyak. Satu kali proses penggunaan mesin PCR, hanya bisa membaca 90 sampel swab. Sementara, sampel yang harus dikerjakan bisa mencapai 500 dalam sehari.

Persoalan bertambah pelik, ketika satu provinsi yang terdiri dari jutaan penduduk hanya memiliki dua lab PCR. Membuat hasil yang dikeluarkan dari sampel pertama kali diambil tak bisa cepat. Contohnya, satu kasus kontak tracing, misalnya membutuhkan 20 orang yang diperiksa. Sehingga harus ada 20 sampel yang dites ke dalam mesin PCR.

“Kalau yang kenanya itu 1.000 gimana? Puskesmas babak belur, mengirim ke RS mana?” jelas Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi), Lia G. Partakusuma.

Persi berharap pemerintah punya konsen lebih dalam menyediakan pelayanan PCR gratis. Sebab, masyarakat memutuskan tes PCR mandiri karena lamanya pelayanan testing di Puskesmas.

Pemerintah dinilai sulit untuk menggencarkan testing. Kepala Lembaga Bio Molekuler Eijkman, Prof Amin Soebandrio melihat, biaya yang pemerintah keluarkan untuk melakukan testing tidaklah murah. Apalagi, bahan dasarnya, yakni reagen masih impor. Menurut dia, untuk satu kali tes, pemerintah bisa mengeluarkan biaya Rp500.000.

“Pada awalnya (pandemi) itu 1 tesnya itu sekitar Rp500.000. Satu tesnya itu reagennya saja. Jadi kalau misalnya ditargetkan melakukan pemeriksaan 10.000 tes per hari misalnya, kita tinggal kali saja 10.000 tes kali Rp500.000, sudah Rp50 miliar ya,” jelas Amin.

Belum Mandiri

Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT Agung Eru Wibowo mengakui, 90 persen alat kesehatan Indonesia masih mengandalkan impor. Bahkan, dari Alat Pelindung Diri (APD), alat swab, hingga reagen PCR. Hal ini yang mempengaruhi harga swab PCR yang terbilang tinggi di Indonesia.

Industri farmasi Indonesia masih bergantung pada China dan India. Dua negara ini bisa dibilang sudah mampu memproduksi bahan-bahan kimia sendiri. Itulah sebabnya, harga PCR di India tak sampai Rp100.000. Untuk membuat alat PCR bukan perkara mudah. Walaupun Indonesia tidak kehabisan stok ilmuwan untuk membuat produk tersebut.

“Alat-alat memang masih banyak alat dari luar. Karena desain alat perlu sistem pabrikan yang luar biasa. Sebetulnya kalau dibedah, saya yakin kita para peneliti Indonesia bisa,” tegas Agung.

Namun persoalannya, jika para peneliti sudah berhasil membuat alat PCR, tetap perlu campur tangan investor agar bisa diproduksi massal. Belum lagi, secara teknologi harus terbukti alatnya valid. Secara ilmiah harus dibuktikan. Kedua, produk ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah. Ketiga, mau tidak mau, produk itu harus layak secara bisnis.

“Karena alatnya bagus teknologinya bagus, tapi tidak bisa dijual murah. Itu kan para industri kita jadi berpikir, saya bikin tapi tidak ada yang beli bagaimana? Saya bikin tapi harga jauh lebih tinggi dari produk impor. Tantangannya sekarang kan seperti itu,” terang dia.

Kepala Lembaga, Eijkman Prof Amin menambahkan, sejumlah labolatorium sudah mencoba membuat alat PCR. Misalnya dilakukan oleh ITB. Tapi, proses pembuatannya tidaklah mudah. Karena alat tersebut harus presisi. Menggunakan teknologi IT dengan proses bio teknologi.

“Karena di mesin PCR itu ada siklus temperatur ya. Suhunya itu berubah-ubah,” jelas Prof Amin.

Kabar baiknya, Indonesia telah mampu memproduksi reagen PCR yang open sistem. Sehingga bisa digunakan berbagai jenis merek PCR. Reagen tersebut kerjasama antara BPPT dan Biofarma. Reagen tersebut diberinama BicCov-19 dan , mBioCov-19. Namun bahan dasar pembuatan reagen tersebut masih impor. Sedangkan pengembangan dan peracikan dibuat di dalam negeri oleh Biofarma.

“Sudah diproduksi massal dan sudah digunakan di beberapa laboratorium dan termasuk oleh Satgas,” katanya.

Anggota DPR RI bidang Kesehatan, Rahmad Handoyo pesimis Indonesia mampu membuat alat PCR dan mandiri di bidang farmasi. Sebab, membutuhkan investasi yang sangat besar.
Politikus PDIP mengatakan, butuh jutaan dolar dan tahunan untuk bisa berhasil dalam sebuah penelitian bidang farmasi. Faktanya, saat ini, kata dia, Indonesia lebih suka berperan sebagai pedagang.

“Itu saya kira mengapa kita lebih suka menjadi pedagang. Karena memang harus investasi, harus riset dan development yang kuat. Memang tidak mudah, tapi kita harus berikan fasilitas kepada pelaku usaha. Memang ini investasi mahal industri farmasi ini,” ujar Rahmad.

Tim Penulis: Ronald, Wilfridus Setu Embu, Dwi Aditya Putra, Randy Firdaus [noe] (merdeka)

dok.photo : google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *