Senin , 18 Oktober 2021

Survei TII: 14 Persen Komisaris BUMN Diduduki Anggota Parpol

Survei Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan tokoh berlatar belakang relawan presiden dan anggota partai politik cukup banyak menduduki jabatan Komisaris di berbagai BUMN. Jumlahnya mencapai 71 orang atau 14,73 persen dari total komisaris BUMN mencapai 482 orang.

Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko mengatakan data ini berasal dari hasil survei lembaganya terhadap seluruh komisaris BUMN per Maret 2021. Dari hasil survei, ada tiga kelompok latar belakang tokoh yang kerap menduduki kursi komisaris, yaitu birokrasi, profesional, dan politisi.

“Politisi meliputi relawan pendukung presiden, aktivis partai politik, dan anggota organisasi masyarakat (ormas),” ungkap Danang dalam keterangan resmi, Rabu (16/6).

Rinciannya, relawan berjumlah 44 orang, anggota parpol dari PDI Perjuangan tujuh orang, NU lima orang, Golkar empat orang, ormas lainnya empat orang, Nasdem tiga orang, Gerindra dua orang, dan PKB dua orang.

“Penunjukan komisaris dari kalangan relawan dan politisi merefleksikan persoalan pendanaan politik. Absennya pengaturan dana politik yang transparan dan akuntabel serta minimnya dukungan negara untuk kegiatan politik menjadikan BUMN mendapat tugas untuk turut membantu kegiatan politik, baik dengan menggaji para relawan dan politisi lain maupun berbagai pengeluaran lain untuk kegiatan politik,” katanya.

Di luar politisi, jajaran komisaris BUMN banyak diisi oleh pejabat birokrasi dengan jumlah mencapai 249 orang atau 51,66 persen dari total. Kelompok ini biasanya menempatkan tokoh sebagai perwakilan dari pemerintah selaku pemegang saham BUMN.

“Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN paling banyak menempatkan pejabatnya sebagai komisaris BUMN,” terangnya.

Rinciannya, Kemenkeu 44 orang, Kementerian BUMN 40 orang, Kementerian PUPR 19 orang, Kementerian Perhubungan 14 orang, Bappenas sembilan orang, dan lainnya.

Selanjutnya, disumbang oleh kalangan profesional 85 orang atau 17,63 persen dari total. Sisanya, ada komisaris BUMN dari tokoh militer 29 orang, aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi 28 orang, dan jabatan strategis seperti mantan menteri 20 orang.

(uli/age)cnnindonesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *