Jumat , 16 April 2021

Wacana Presiden 3 Edisi Jadi Kontroversi

MPR tengah membahas usul amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Tiba-tiba, muncul usul presiden bisa menjabat tiga edisi dan ini jadi kontroversi.

Perihal usul perubahan masa jabatan presiden itu diungkapkan Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Bukan hanya sekali menjabat, presiden diusulkan bisa lanjut tiga periode.

“Hanya kalau yang sekarang itu dua kalinya dua kali saklek gitu kan. Artinya kalau dulu ‘dapat dipilih kembali’ itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan, kalau ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan),” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Arsul menegaskan usulan-usulan itu baru sebatas wacana. Ada juga ide kalau presiden hanya bisa menjabat satu periode namun dengan durasi tahun yang berubah.

“Ya itu kan baru sebuah wacana ya. Ada juga kan wacana yang lain, mengatakan bahwa ke depan presiden itu cukup satu kali masa jabatan saja, tetapi tidak lima tahun, delapan tahun, ada kan yang mengatakan demikian,” ujar Arsul.

Partai-partai di parlemen bersuara. Suara mereka beragam.

1. PDIP Membantah

PDIP menegaskan tak pernah ada pembahasan untuk mengubah masa jabatan presiden. Wacana itu disebut belum menjadi agenda MPR.

“Kami tidak pernah membahas mengenai masa jabatan presiden atau mengubah periode atau pasal UUD yang mengatur masa jabatan presiden. Oleh karena itu, wacana itu belum dapat dianggap sebagai wacana, apalagi agenda MPR,” kata Wakil Ketua MPR F-PDIP Ahmad Basarah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

2. Golkar Menepis

Senada dengan Basarah, Ketua MPR Bambang Soestayo (Bamsoet) yang merupakan politikus Partai Golkar menegaskan belum ada pembahasan soal jabatan presiden yang bisa dipilih hingga tiga periode. Wacana itu menurut Bamsoet juga belum pernah dibahas di tingkat pimpinan maupun partai.

“Sampai detik ini kita belum pernah membahasnya. Jadi terkait dengan wacana jabatan presiden tiga kali, sampai detik ini kita belum pernah membahasnya, baik ditingkat pimpinan maupun di partai, Partai Golkar maksudnya. Itu tidak ada,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

3. Gerindra Ogah Ikut Campur

Partai Gerindra menilai perubahan masa jabatan presiden hanya sekadar wacana. Mereka menegaskan tak akan ikut membahas isu itu.

“Ya kalau kita lihat kan masa jabatan presiden dua kali itu cukup. Saya pikir itu hanya wacana saja. Ya wacana boleh, tapi kalau kemudian nanti akan dibahas, saya pikir itu akan sangat panjang dan berliku. Dan kalau Gerindra tentunya tidak akan berperan serta aktif membahas itu,” kata Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

4. PKS Khawatir

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wacana jabatan presiden 3 periode sebagai usulan berbahaya. Ide itu mereka nilai bertentangan dengan semangat reformasi.

“Ini usulan yang berbahaya. Perjuangan kita membatasi masa jabatan Presiden dua periode didapat melalui reformasi yang berdarah-darah,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Kamis (21/11).

5. Demokrat Menolak

Fraksi Partai Demokrat MPR mengaku tidak tahu dari mana usulan masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode muncul. Wakil Ketua MPR F-Demokrat Syarief Hasan menyebut usulan itu bukan rencana MPR

“Nggak tahu (dari mana usulannya muncul). Itu mungkin selentingan saja. Tapi yang jelas itu tidak merupakan salah suatu dari agenda,” kata Syarief di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

6. PAN Pesimistis

PAN menilai peluang usul jabatan presiden 3 periode dibahas dalam amandemen terbatas sangat kecil. Alasannya, pembahasan amandemen terbatas bisa merembet ke hal lain tanpa batasan yang jelas.

“Saya pesimis bahwa wacana masa jabatan presiden ini akan dibahas dalam amandemen terbatas UUD 1945. Sebab, jika masa jabatan ini diungkit, bisa jadi hal-hal besar lainnya akan diungkit juga. Akibatnya, amandemennya bisa jadi tidak terbatas,” kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

7. Moeldoko Tegaskan Pemerintah Belum Bersikap

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko belum mengambil sikap mengenai usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Moeldoko menyebut itu baru sekedar wacana di parlemen.

“Itu kan baru wacana ya. Wacana boleh saja. Negara demokrasi semua pandangan, pendapat terwadahi ya. Itu baru suara-suara dari masyarakat. Kita belum punya sikap. Namanya baru wacana,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

8. Ma’ruf Amin Enggan Berpolemik

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin enggan berpolemik soal usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ma’ruf mempersilakan usulan itu didiskusikan.

Ma’ruf enggan bersikap mendukung atau menolak usulan tersebut. Sikapnya ini sama dalam memandang wacana pilkada langsung atau lewat DPRD.

“Jadi saya tidak akan memberikan, oh ini tidak baik, kita lihat saja. Sama dengan istilahnya pemilihan langsung, pemilihan lewat perwakilan DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah). Dulu DPRD dianggap tidak demokratis, kemudian langsung, langsung banyak masalah, money politics, kemudian biayanya tinggi. Saya kira wacana-wacana itu biar saja berkembang,” tutur Ma’ruf.

9. Arsul Sani Mengklarifikasi

Arsul Sani menegaskan usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan datang dari dirinya. Menurutnya, usulan tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem.

“Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem,” kata Arsul. Arsul menjawab pertanyaan soal urgensi perubahan masa jabatan presiden.

10. NasDem Usul Amandemen Menyeluruh

NasDem menjawab Arsul Sani. Sekretaris F-NasDem DPR Saan Mustopa memberikan penjelasan.

Saan mengatakan fraksinya mengusulkan amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Amandemen yang diusulkan NasDem, selain soal GBHN, terkait dengan pemisahan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

“Kalau kita itu usulan kita soal gagasan untuk mengamandemen konstitusi secara menyeluruh ya, gagasan. Nah, gagasan itu kalau menyeluruh kan semua hal, termasuk terkait dengan soal GBHN bisa mungkin atau tidak kan, semua lah ya tentang MPR, tentang memisahkan kembali (pemilu) presiden dan legislatif karena putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Saan saat dimintai konfirmasi, Jumat (22/11/2019).

sumber : detik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *