Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menempatkan Indonesia pada peringkat pertama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peringkat itu diperoleh Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut OECD, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia mencapai 80 persen pada tahun lalu, meningkat sebesar 28 persen dibandingkan 2007 silam yang hanya sebesar 52 persen.
Angka itu merupakan angka yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD, seperti Amerika Serikat 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Perancis 28 persen, maupun negara-negara berkembang non OECD. Yakni, India 73 persen, Brasil 26 persen, dan Afrika Selatan 48 persen.
Hasil survei tersebut tertuang dalam publikasi OECD yang berjudul “Government at a Glance 2017” pada (13/7). Laporan ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik dari negara-negara yang tergabung dalam OECD, termasuk Indonesia.
Salah satu bab dalam laporan tersebut mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terkait hal tersebut, OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Gallup World Poll (GWP).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas kebijakan pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah.
Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut merupakan indikator yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
“Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan APBN yang lebih kredibel dan pruden, serta menjaga keberlangsungan anggaran pembangunan yang sehat,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya, Selasa (18/7).
Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah menunjukan bahwa masyarakat memandang pemerintah sudah responsif dan dapat diandalkan dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah selama ini, antara lain akselerasi pembangunan infrastruktur, kebijakan subsidi yang tepat sasaran, serta penguatan desentralisasi fiskal untuk membangun desa dan daerah tertinggal lainnya, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sri Mulyani berharap, tingginya kepercayaan terhadap pemerintah mampu mendorong potensi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dalam rangka mendukung terciptanya pendapatan negara yang berkelanjutan.
“Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka dan persepsi penyebaran korupsi di tubuh pemerintahan. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah,” ungkapnya.
(CNNIndonesia.com-elita valenta sari)