Laporan Keuangan Pemda Selalu WTP, Hasilnya Apa?

Predikat laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata tak bisa menjadi jaminan kementerian/lembaga (KL) baik di pusat maupun daerah telah berhasil menjalankan fungsinya dengan baik.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur mengatakan, banyak KL khususnya di daerah yang laporan keuangannya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) namun hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) C, yang artinya kualitas pelayanannya kepada masyarakat masih rendah.

“Setiap daerah itu, setiap tahun anggarannya habis, serapannya tinggi dan laporan keuangannya WTP. Tapi pas ditanya hasilnya apa? Mereka mikir apa ya. Artinya target yang sudah ditetapkan itu tidak pernah dievaluasi,” tuturnya saat berbincang dengan detikFinance di Kemen PAN RB, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Menurutnya, permasalahan yang paling mendasar, terletak pada kualitas aparatur sipil negara (ASN) khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Instansi tingkat daerah seperti Kantor Pemda dan Kantor Dinas.

PNS di tingkat daerah umumnya bekerja dengan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Ia mencontohkan, ada satu daerah yang anggarannya habis namun hasil kerjanya tidak dirasakan masyarakat.

“Contoh membuat pengairan (irigasi). Tapi sumber airnya enggak ada. Sudah selesai (dibangun) tapi tidak pernah dialiri air. Karena dari awal enggak dipikirkan sumber airnya, hanya yang penting program jalan, anggaran habis. Harusnya kan dipikirkan dulu sumber airnya,” tutur Asman.

Biang keladinya, sambung dia, selain tak memiliki kemampuan yang memadai, PNS umumnya tidak bekerja maksimal karena tidak memiliki target. Tidak seperti pekerja swasta yang selalu dituntut target sehingga mampu bekerja keras.

Oleh karena itu, Asman tengah membenahi hal tersebut dengan sistem manajemen pekerja yang penilaiannya berdasarkan kinerja. Kinerja tersebut bisa dilihat dari SAKIP. Dia menargetkan seluruh KL saat ini meraih nilai hasil evaluasi SAKIP minimal B.

“Kalau B saya pastikan itu antara program dengan kegiatannya nyambung, karena selama ini banyak yang enggak nyambung,” tandas dia. (dna/mkj)

(detik.com)