RIUH rendah berbagai isu datang silih berganti di Bumi Pertiwi.
Setelah ramai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan pembelian 5.000 senjata secara ilegal oleh institusi tertentu, Presiden Joko Widodo angkat bicara.
Presiden menginstruksikan TNI dan Polri bersinergi dalam membangun bangsa menghadapi kompetisi global.
“Saya mengajak seluruh komponen bangsa dan saya perintahkan TNI-Polri serta seluruh lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tenteram dan bersatu padu menghadapi kompetisi global,” ujar Jokowi seusai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Kompleks Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin.
Sebelumnya, permintaan untuk membuat rakyat tenang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan mendadak saat memanggil Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Istana Negara, Rabu (27/9).
“Intinya pertemuan itu membahas bagaimana supaya kondisi negeri ini tetap aman, damai, dan tenteram,” ujar Wiranto seusai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Se-Jabodetabek di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).
Pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk menilai permintaan Presiden ke-7 RI itu diarahkan kepada Panglima TNI terkait dengan isu 5.000 senjata.
”Urusan internal lebih baik selesaikan di dalam. Tidak usah diumbar ke masyarakat dan membuat gaduh,” ujar Hamdi, tadi malam.
Sejarah kelam
Seusai upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden juga mengingatkan masyarakat agar jangan melupakan sejarah kelam pengkhianatan PKI. “Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga meminta masyarakat memegang teguh Pancasila. “Jangan berikan ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak,” tegasnya.
Presiden kembali menyatakan komitmen pemerintah memegang teguh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 25 Tahun 1966. Dalam beleid itu, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan di tengah masifnya isu kebangkitan komunisme sebagai senjata politik menuju Pilpres 2019. Hal itu senapas dengan hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Hamdi pun mengajak masyarakat tak perlu meladeni isu itu. “Masih banyak permasalahan krusial, seperti korupsi, reformasi birokrasi, perbaikan perekonomian dan infrastruktur,” tukas Guru Besar Psikologi UI itu.
Terkait dengan hal itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar Hari Kesaktian Pancasila tidak berujung pada seremoni semata.
“Pancasila jangan hanya disakti-saktikan, tetapi harus menjadi landasan nilai dalam kehidupan bernegara,” tandasnya, seperti dikutip Muhammadiyah.or.id.