Presiden Minta Rakyat Dibuat Tenang

RIUH rendah berbagai isu datang silih berganti di Bumi ­Pertiwi.

Setelah ramai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan pembelian 5.000 senjata secara ilegal oleh institusi tertentu, Presiden Joko Widodo angkat bicara.

Presiden menginstruksikan TNI dan Polri bersinergi dalam memba­ngun bangsa menghadapi kompetisi global.

“Saya mengajak seluruh kom­ponen bangsa dan saya pe­rintahkan TNI-Polri serta seluruh lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersi­nergi membangun bangsa, mem­buat rakyat tenang dan tenteram dan bersatu padu menghadapi kompetisi global,” ujar Jokowi seusai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Mo­numen Pancasila Sakti, Kompleks Lubang Buaya, Ja­kar­ta Timur, kemarin.

Sebelumnya, permintaan un­tuk membuat rakyat tenang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan mendadak saat memanggil Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Panglima TNI Jen­­deral Gatot Nurmantyo di Is­­tana Negara, ­­Rabu (27/9).

“Intinya pertemuan itu mem­­bahas bagaimana supa­ya kondisi negeri ini tetap aman, damai, dan tenteram,” ujar Wiranto seusai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Se-Jabodetabek di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).

Pakar psikologi politik UI Ham­­di Muluk menilai permin­taan Presiden ke-7 RI itu dia­rah­kan kepada Panglima TNI terkait dengan isu 5.000 senjata.

”Urus­­an internal lebih baik se­­lesaikan di dalam. Tidak usah diumbar ke masyarakat dan membuat gaduh,” ujar Hamdi, tadi malam.

Sejarah kelam
Seusai upacara Hari Kesak­ti­an Pancasila, Presiden juga mengingatkan masyarakat agar jangan melupakan se­ja­rah kelam peng­­khianatan PKI. “Jangan sampai sejarah kelam kekejam­an PKI itu terulang la­gi,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga meminta masyarakat memegang teguh Pancasila. ­“Jangan berikan ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pan­­casila. Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak,” te­gasnya.

Presiden kembali menyata­kan komitmen pemerintah me­megang teguh Ketetapan Ma­jelis Permusyawaratan Rak­­yat Sementara Nomor 25 Tahun 1966. Dalam beleid itu, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.

Pernyataan Jokowi itu disam­paikan di tengah masifnya isu kebangkitan komunisme se­ba­­gai senjata politik menuju Pil­pres 2019. Hal itu senapas dengan hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Hamdi pun mengajak ma­­syara­kat tak perlu ­meladeni isu itu. “Masih banyak per­ma­­salahan krusial, seperti korupsi, reformasi birokrasi, perbaikan perekonomian dan infrastruktur,” tukas Guru Be­sar Psikologi UI itu.

Terkait dengan hal itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar Hari Kesaktian Pancasila tidak berujung pada seremoni semata.

“Pancasila jangan hanya di­sakti-saktikan, tetapi harus menjadi landasan nilai dalam kehidupan bernegara,” tandasnya, seperti dikutip Muhammadiyah.or.id.

mediaindonesia.com (rudy polycarpus)