Pada saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Amerika Serikat, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memanfaatkan waktu bertemu dengan istri orang terkaya dunia, yakni Melinda Gates.
Keberadaan Sri Mulyani di negeri paman sam ini, dalam rangka kunjungan kerja yakni menghadiri Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Melalui akun Instagramnya, yakni @smindrawati, Sri Mulyani menjelaskan mengenai pertemuannya dengan Melinda Gates. Berikut penjelasannya:
Bersamaan dengan UN General Assembly di New York, saya melakukan pertemuan dengan Melinda Gates. Kami membahas mengenai inisiatif “Pathways for Prosperity”, sebuah kemitraan global untuk mengembangkan ide-ide baru mengenai masa depan pembangunan yang inklusif di era teknologi.
Melinda bersama suaminya, Bill Gates, merupakan filantrofis yang cukup peduli melihat peran dan pengaruh teknologi dalam upaya akselerasi pembangunan.
Mewakili Indonesia, saya bersama Strive Masiyiwa dari Zimbabwe, dipilih menjadi co-chairs inisiatif global ini selama 2 tahun ke depan.
Beberapa isu utama dalam pelaksanaan Pathways for Prosperity ini adalah yang pertama “Understanding Change” yaitu bagaimana memahami konteks perubahan dalam hubungan antara pertumbuhan inklusif dan perkembangan teknologi, khususnya bagi negara-negara late comer dalam pembangunan ekonomi.
Yang kedua adalah “Policy Response” tentang bagaimana penentu kebijakan dan semua pemangku kepentingan bersinergi dalam menyumbangkan ide, mengembangkan debat publik, dan membawa hasil penelitian terkini untuk membantu pemecahan masalah perubahan.
Yang terakhir adalah “Society Readiness” yaitu bagaimana menyiapkan masyarakat negara-negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
Sebagai seorang ekonom, dalam pertemuan tersebut saya berharap inisiatif ini bukan fokus untuk menghasilkan laporan saja tapi juga harus dapat membawa ide-ide baru, menyuburkan debat publik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam kontek kebijakan ekonomi, perlu kejelasan dalam memformulasikan kebijakan yang tepat, misalnya keterkaitan antara kebijakan di bidang perpajakan, di bidang belanja negara (seperti mendorong pembangunan inklusif dalam hal cash transfer kepada rakyat miskin), bagaimana mendorong penciptaan tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi perlu kolaborasi tingkat nasional dan internasional yang baik. Intinya bagaimana menciptakan nilai tambah yang nyata sebagai hasil dari kemitraan ini.