World News

Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) beserta beberapa lembaga negara lainnya mencanangkan “Gerakan Menuju 100 Smart City” yang ditargetkan terealisasi pada 2019 mendatang. Kendati demikian, Menkominfo Rudiantara mengimbau agar kepala daerah tak gegabah memutuskan kotanya menjadi Smart City alias Kota Cerdas. Pasalnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dua di antaranya kesiapan pola pikir pemerintah daerah maupun masyarakat, serta kecukupan …

Anggota Komis IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Khoerudin Amin menilai kesadaran masyarakat Indonesia untuk berperilaku hidup sehat masih tergolong kurang alias rendah. Padahal kesehatan merupakan unsur penting yang menunjang aktivitas sehari-hari. Ke depan diperlukan perhatian serius terhadap hal tersebut. “Kesadaran masyarakat di Indonesia untuk hidup sehat harus diakui masih sangat kurang,” ujarnya seusai menjadi pembicara dalam acara …

Bank Dunia menyatakan integrasi program bantuan sosial (bansos) yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Walaupun reformasi signifikan bansos telah terjadi sejak 2010, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan terkait dengan intervensi dan pengembangan kerangka ‘satu sistem’. Hal itu disebutkan dalam kajian pengeluaran publik yang berjudul Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia. Capaian terkini …

PENYEBARAN ideologi radikal yang tidak sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa perlu menjadi perhatian lembaga penyiaran di Tanah Air. Oleh karena itu, lembaga penyiaran, televisi maupun radio, harus bersih dari konten-konten siaran yang mengarah pada radikalisme dan ekstremisme. “Forum ini ingin mengambil isu yang terpinggirkan dalam dunia penyiaran, yaitu penanganan radikalisme. Salah satunya banyak radio yang dikategorikan radikal dalam sebuah isu. …

Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ramdhan ‘Danny’ Pomanto ditegur panitia pengawas pemilu (panwaslu) karena mengumpulkan dukungan dengan mengerahkan RT dan RW. Ketua Panwaslu Kota Makassar Nursari mengaku menyampaikan surat teguran setebal tiga lembar. Surat itu berisi peringatan terhadap aparat pemerintah kota hingga RT/RW harus bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). “Kami menyampaikan surat yang sifatnya sangat segera atau penting …

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewajibkan yayasan untuk membuka data pemilik manfaatnya (beneficial ownership). Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris. Hal itu tertuang dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam pasal …

PSM Makassar akan menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1 pekan 33 di Stadion Mattoangin, Senin, 6 November. Pertandingan yang akan berlangsung mulai 18.30 WIB dan disiarkan tvOne ini akan berpengaruh terhadap perebutan gelar juara. PSM dan Bali United berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai sama (62) dan hanya terpaut satu angka dari Bhayangkara FC yang ada di puncak. Karena itu, tim yang menang di laga ini akan mampu merebut puncak …

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan Indeks Kesejahteraan masyarakat meningkat di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam 3 tahun terakhir. Dia menuturkan hal itu dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan, yakni dari sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada 2014, IPM mencapai 68,9 namun meningkat pada 70,1 pada 2016. “Upaya pemerataan pembangunan juga …

Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdukl FIckar Hadjar menilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ini kurang kritis terhadap kasus-kasus yang ditangani pihak kepolisian. Seperti dalam kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, Kompolnas bisa aktif mengawasi jalannya penyelidikan. “Kompolnas sekarang ini sepertinya tidak independen dan kurang kritis meskipun banyak hal bisa dikritisi,” katanya kepada Republika.co.id, Senin (6/11), menanggapi kinerja pengawasan Kompolnas terhadap …

PAKAR psikologi politik Profesor Hamdi Muluk mengingatkan adanya upaya pembentukan opini bahwa Indonesia adalah negara salah format sehingga harus diformat ulang. Menurut Hamdi, persoalan yang semestinya bermuara pada manajemen, seperti masalah korupsi dan keadilan, ditarik sedemikian rupa seolah persoalan itu muncul karena format negara ini yang tidak benar. “Sehingga sebagian anak muda kita begitu percaya dan berpikiran ‘negara ini nggak …