Breaking News

mimin

Pasal Makar tidak Ganggu Kebebasan Berpikir

DIREKTUR Litigasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) Ninik Hariwanti menyebut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak bertentangan dengan kebebasan berpikir dan kemerdekaan menyatakan pikiran. Hal itu ia sampaikan dalam sidang uji materi KUHP terkait dengan frasa ‘makar’ untuk dua permohonan Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Nomor 28/PUU-XIV/2017 di Gedung …

Read More »

Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Analis: Bisa Bikin Panik Pasar

Kabar reshuffle kabinet Jokowi yang kembali berembus dianggap bisa membuat pasar panik. Analis PT Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, menilai reshuffle kabinet Joko Widodo tidak perlu dilakukan. “Bolak-balik diganti malah nanti tidak fokus kerjanya,” ujarnya saat dihubungi, Kamis, 13 Juli 2017. Belum lagi masa bakti pemerintah tinggal 2 tahun. Dari sisi kinerja para menteri, Reza menyatakan, tidak ada perubahan yang signifikan. Namun dia …

Read More »

Menyelamatkan Negara Kok Ditolak…

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mempertanyakan munculnya penolakan bahkan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas. Dia menekankan bahwa perppu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, termasuk ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. “Masa menyelamatkan negara kok ditolak. Masa menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan ditolak,” ujar Wiranto saat ditanya …

Read More »

Presiden Jokowi: Islam Radikal Bukan Islamnya Indonesia

Presiden Joko Widodo mengatakan kerukunan dan persatuan yang terbangun di negara ini terjadi karena kemampuan muslim Indonesia mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. “Islam radikal bukan Islamnya Majelis Ulama Indonesia, bukan Islamnya bangsa Indonesia,” katanya dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017. Presiden Jokowi menuturkan …

Read More »

Wilayah Udara dalam Aspek Pertahanan Negara

Indonesia sebagai sebuah negara sejauh ini ternyata belum mencantumkan wilayah udaranya dalam konstitusi yang berlaku yaitu UUD 1945 sebagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, tetap saja UUD 1945 belum juga mencantumkan dengan jelas dan tegas bahwa wilayah udara di atas teritori negara Indonesia sebagai wilayah kedaulatannya. (Prof [em] Dr E Saefullah Wiradipradja, …

Read More »

Amien Rais: Pansus Angket Akan Buka ‘Selubung Wangi’ KPK yang Ternyata Palsu, Busuk

Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memantau berjalannya kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia memperkirakan, banyak fakta yang akan dibuka oleh Pansus terkait komisi anti-rasuah tersebut. “Pansus Angket KPK itu menurut saya akan membuka ‘selubung wangi’ KPK kemudian isinya ternyata palsu, busuk, enggak enak lah,” kata Amien, dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal …

Read More »

Risiko Terulangnya Krisis 1997

BULAN ini menandai 20 tahun terjadinya awal krisis keuangan Asia, yang dikenal sebagai krisis moneter (krismon). Krisis yang berawal dari devaluasi mata uang baht Thailand, yang akhirnya menjalar ke negara ASEAN lainnya termasuk Korea Selatan. Indonesia yang paling akhir terimbas mengalami dampak terparah. Karena itu, agar tidak terulang kembali, perlu melakukan tracking dan menganalisis apa yang telah berubah dan apa …

Read More »

Sistem Zonasi Bikin Sekolah Kekurangan Siswa

Diterapkannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini membuat sejumlah sekolah kekurangan siswa. Di antaranya SMAN 5 Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekolah yang dikenal sebagai pencetak atlet-atlet berprestasi ini justru kekurangan siswa. Dari kuota 288 siswa, hanya ada 277 pendaftar. “Sampai akhir PPDB online serentak sampai gelombang dua, hanya ada 277 siswa,” ujar Kepala SMAN 5 Magelang, …

Read More »

Media Asing Soroti Perppu Ormas yang Diteken Jokowi

Sejumlah media asing menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau Perppu Ormas yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi kemarin. “Organisasi hak asasi manusia yang berbasi di New York mengutuk langkah (terbitnya Perppu Ormas) tersebut,” tulis The Washington Post dikutip pada Kamis, 13 Juli 2017. Media di Amerika Serikat itu menulis bahwa …

Read More »

Isu Reshuffle Kembali Berhembus, Inilah Respons Pelaku Pasar Saham

Kembali berhembus isu akan kembali terjadi perombakan kabinet alias reshuffle. Jika benar, ini menjadi kesekian kalinya Presiden Joko Widodo mengotak-atik susunan para menterinya. Perubahaan susunan menteri tentunya menjadi sorotan banyak pihak, tak terkecuali para pelaku pasar modal. Dunia investasi memang sangat sensitif dengan sosok menteri karena terkait dengan kebijakan. Lalu apakah reshuffle yang sering ini membuat pelaku pasar risih? Menurut …

Read More »