Rohingya Direspons Cepat, Pemerintah Tuai Apresiasi

LANGKAH cepat pemerintah dalam merespons tragedi kemanusiaan di Rohingya, Myanmar, diapresiasi.

Pemerintah telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi untuk membicarakan hal tersebut dengan pemerintah Myanmar. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanudin mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan Menlu untuk bertemu Presiden Myanmar Aung San Su Kyi. “Beliau sudah diutus Presiden ke Myanmar, berbicara dengan pemerintah sana untuk mencari solusi terbaik,” kata Hasanudin di Bandung, kemarin.

Rekonsiliasi di negara tetangga itu, lanjutnya, sangat penting dilakukan karena menyangkut HAM dan peradaban. “Solusi terbaik harus dilakukan dan Indonesia mendorong adanya keadilan bagi warga Rohingya,” tegasnya.

Dia pun memastikan pemerintah akan menangani dengan baik jika ada gelombang pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Tanah Air. Ia pun mengaku memahami aksi-aksi dari dalam negeri terkait dengan masalah Rohingya.

Sementara itu, sejumlah daerah menyuarakan perlunya ketegasan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah minta pemerintah pusat bersikap tegas untuk membantu mengakhiri konflik Rohingya. Dia mengecam tindakan militer Myanmar terhadap etnik Rohingya.

“Yang terjadi atas etnik Rohingya adalah kejahatan kemanusiaan. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia tegas dan berkoordinasi dengan negara ASEAN untuk mengatasinya,” ujar Mahyeldi.

Ia mengatakan Pemerintah Kota Padang akan memberikan bantuan kepada korban Rohingya. Bahkan infak yang dikumpulkan pada Idul Adha sebagian akan diberikan kepada pengungsi.

Di sisi lain, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo membantah telah menolak keberadaan pengungsi Rohingya di Sulawesi Selatan. Padahal, video terkait dengan hal tersebut sudah beredar dan viral di sejumlah media sosial. Syahrul mengaku wawancara tersebut diedit dan diviralkan untuk kepentingan politik. “Di Sulsel, kita tidak pernah menolak pengungsi.”

mediaindonesia.com (by/yh/ln/ol-4)