Breaking News

Classic Layout

Pemindahan Ibu Kota Dimulai pada 2018

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menuntaskan kajian terkait dengan pemindahan ibu kota negara pada tahun ini. Dengan begitu, pada 2018 upaya pemindahan pusat administrasi pemerintahan itu bisa dilaksanakan. “Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Tadi pagi sudah dibahas juga dengan Presiden, intinya akan memulai segala proses. Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk …

Read More »

KPK dan Komnas HAM Mesti Bubar

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menilai lembaga semi negara tidak diperlukan lagi. Pemerintah sebaiknya segera membubarkan lembaga-lembaga tersebut. “Lembaga seminegara termasuk Komnas HAM seperti juga KPK, ada tren, menurut saya, lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah tidak diperlukan,” kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, seperti dikutip Metrotvnews.com. Fahri menyebut, negara telah mengalami konsolidasi demokrasi dan penguatan institusi. Persoalan yang masih …

Read More »

Mitos Sekolah Favorit

Hari-hari ini adalah saat orangtua memasukkan anak-anak mereka ke sekolah. Sekolah mana yang dituju? Kita mengenal istilah sekolah favorit. Orangtua berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sekolah itu, dan berharap diterima. Apa itu sekolah favorit? Sederhananya, sekolah yang bagus. Guru-gurunya bagus, fasilitas dan manajemen sekolahnya juga bagus. Sekolah ini diminati banyak orang, sehingga seleksi masuknya ketat. Otomatis anak-anak yang diterima adalah anak-anak …

Read More »

Menyulap Cacat Rp 1,8 Triliun Dana Desa

Laporan audit BPK menemukan cacat dana desa sebesar Rp 1,8 triliun. Temuan ini diduga ‘disulap’ agar meraih status audit wajar tanpa pengecualian. Selembar kertas berisi penggalan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) masih menyisakan pertanyaan bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Angka Rp 1,8 triliun tertera sebagai cacat anggaran pelaksanaan dana desa. Namun …

Read More »

DPR Minta Kepolisian Evaluasi Standar Keamanan Aparat

Institusi Kepolisian diminta untuk mengevaluasi standar keamanan aparatnya pasca peristiwa penusukan yang dialami dua personel Brimob di Masjid Falatehan Blok M pada Jumat (30/6) malam, kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani. “Pimpinan Polri tentu perlu mengevaluasi kembali standar keamanan bagi aparatnya sendiri terutama ketika bertugas atau berada di ruang publik,” kata Arsul di Jakarta, Senin (3/7). Dia mencontohkan hal …

Read More »

PDIP Goyang Kestabilan Pemerintah

HUBUNGAN buruk antara Komisi VI DPR dan Menteri BUMN Rini Soemarno masih terus berlanjut. Sudah hampir dua tahun sejak akhir 2015, Menteri Rini tidak rapat secara langsung dengan komisi yang menjadi mitra kerja Kementerian BUMN tersebut. Pengamat hukum tata negara Feri Amsari menilai sikap DPR yang menolak rapat dengan salah satu menteri kabinet pemerintahan bukan sikap yang bijaksana. Apalagi sikap …

Read More »

Halalbihalal dan Saling Memaafkan

PENGALAMAN selama ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan kegiatan halalbihalal ialah berkumpulnya sejumlah orang pada suatu tempat tertentu yang diadakan setelah Hari Lebaran untuk bersalaman sebagai ungkapan maaf-memaafkan. Menarik dicatat, tradisi halalbihalal hanya dijumpai di Indonesia. Karena itu, kegiatan itu tidak dikenal di negara-negara Islam lainnya, bahkan di Arab Saudi tempat asal agama Islam. Walaupun tidak dilakukan di lingkungan masyarakat …

Read More »

Pemberian Remisi Koruptor Gerus Efek Jera

PEMBERIAN pengurangan masa hukuman atau remisi terhadap narapidana kasus korupsi dinilai kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul FIckar Hadjar, pemberian remisi menggerus efek jera hukuman yang diberikan kepada koruptor. “Para pelaku akan mengkalkulasi bersarnya hukuman dan hasil yang didapatkan. Ini mereduksi hukuman sebagai efek jera. Tentu saja ini (remisi) akan terus menyebabkan terjadinya tindak …

Read More »

Bahaya DPR Memilih Direksi BUMN

Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon direksi badan usaha milik negara (BUMN) merupakan bentuk campur tangan terlampau jauh lembaga legislatif terhadap perusahaan pelat merah. DPR memasukkan aturan keterlibatannya memilih direksi BUMN itu dalam rancangan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Draf revisi ini akan dibahas Badan Legislasi DPR dalam persidangan pada awal Juli mendatang. Bisa dipastikan, …

Read More »

Keajaiban Silaturahim

HAKIKAT silaturahim bisa dipahami melalui pemahaman makna semantiknya yang berasal dari dua akar kata: shilah dan rahim. Kata shilah dalam bahasa Arab berasal dari kata: washala-yashilu-washlan, wushulan, shilah, yang secara harfiah berarti sampai ke sebuah tempat atau tujuan, menyambung, menggabungkan, dan berkelanjutan, sedangkan kata rahim berasal dari akar kata rahima-yarham-marhamah, secara literal berarti menaruh kasih, mencintai, menyayangi dengan sangat dalam. …

Read More »